Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DAMPAK kerusakan akibat bencana banjir besar dan tanah longsor di 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pertengahan Januari lalu sangat parah dalam sejarah provinsi tersebut. Upaya rekonstruksi pasca bencana ratusan desa terdampak bencana sangat mendesak. Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Zulkifli, Selasa (9/2) menyebut bencana banjir dan longsor telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur desa maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat desa.
"Ratusan desa yang terdampak bencana di beberapa wilayah kerusakan sangat parah. Upaya rekonstruksi pasca bencana sangat mendesak," tegasnya.
Hasil pendataan Dinas PMD Kalsel terhadap kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum (sarpras) desa diperoleh data ada 262 desa di 11 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor. Daerah terparah terdampak bencana meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah.
Kerusakan sarpras desa berupa kantor desa, PAUD, Polindes, Posyandu dan BUMDes sebanyak 360 buah. Hampir 100 bangunan di antaranya mengalami rusak sedang dan berat, termasuk 29 buah kantor desa. Sebelumnya Pemprov Kalsel telah mengusulkan kepada Kementerian Desa agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk upaya percepatan rekonstruksi pasca bencana di desa.
"Kita ingin ada kebijakan dari pusat terkait pemanfaatan dana desa untuk membangun kembali infrastruktur desa yang rusak akibat banjir. Kita masih menunggu jawaban dari Kementerian Desa," ujarnya.
Tentunya infrastruktur desa yang diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan kewenangan pemerintahan desa. Dikatakan Zulkifli percepatan pemulihan infrastruktur ini sangat penting, karena merupakan pondasi bagi pembangunan sektor lainnya di desa.
baca juga: 10 Kabupaten/Kota Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan
"Selain infrastruktur desa, bencana banjir dan longsor juga merusak sumber ekonomi masyarakat desa seperti pertanian, perkebunan hingga usaha jasa lingkungan yang sedang gencar dikembangkan masyarakat desa," kata Zulkifli.
Kalsel memperoleh dana desa sebesar Rp1,5 triliun untuk 1.864 desa dengan kisaran rata-rata dana diterima desa Rp600 juta sampai Rp800 juta tiap desa. Pada 2020 serapan dana desa cukup baik mencapai lebih 90 persen. (OL-3)
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
GERAKAN Pemuda (GP) Ansor kembali mendistribusikan bantuan terhadap korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Peninjauan banjir Pekalongan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga terdampak sekaligus mengecek kesiapan penanganan banjir secara berlapis.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved