Bencana Hidrometeorologi Masih Mengancam Kalsel

BENCANA musim penghujan (hidrometeorologi) masih mengancam Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) seiring masih tingginya curah hujan yang turun di wilayah tersebut. BMKG memperkirakan curah hujan tinggi akan terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Hal itu dikemukakan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru, Goeroeh Tjiptanto, Senin (25/1).

"Di waktu-waktu ke depan, pada Juni, curah hujan tinggi akan terjadi di wilayah sisi timur Pegunungan Meratus, sehingga masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru harus waspada," ujarnya.

Baca juga: 3.348 Hektare Sawah di 6 Daerah Terendam Banjir

Puncak musim hujan Januari terjadi di wilayah bagian barat Pegunungan Meratus dengan intensitas yang sangat tinggi dan menyebabkan banjir besar melanda sebagian besar wilayah Kalsel. Kemudian hujan juga terjadi di kawasan non zona meliputi wilayah Tanah Laut dan Tanah Bumbu.

"Perlu bagi semua pihak untuk mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi ini. Bencana banjir tidak hanya disebabkan curah hujan tetapi juga dipengaruhi kondisi alam dan lingkungan," ujarnya.

Hingga kini, BMKG Kalsel masih mengeluarkan peringatan dini ancaman bencana akibat curah hujan tinggi yang turun di sebagian besar wilayah Kalsel.

Pantauan Media Indonesia, hujan masih terus mengguyur sejumlah wilayah Kalsel dan memunculkan kekhawatiran bencana banjir besar akan kembali terjadi.

Akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin Profesor Uhaeb menegaskan penyebab utama bencana banjir besar dan longsor yang terjadi di Kalsel adalah akibat kondisi kerusakan lingkungan.

"Pada dasarnya, kondisi alam Kalsel mengalami kerusakan dan terus terdegradasi. Setiap tahun dengan curah hujan normal saja selalu terjadi banjir apalagi dengan curah hujan yang tinggi seperti sekarang ini," tegasnya.

Menurut Uhaeb, yang dikenal vokal mengkritik kebijakan pengelolaan SDA Pemprov Kalsel ini, tidak ada solusi jangka pendek untuk menghindari bencana banjir tahunan di Kalsel.

"Yang dapat dilakukan adalah dengan merubah regulasi tata ruang dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Semua itu ada ditangan pemerintah dan legislatif nya," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, berdasarkan hasil analisa Pemprov Kalsel, bencana banjir besar dan longsor ini merupakan bencana hidrometeorologi, akibat tingginya curah hujan yang turun pada 11-14 Januari mencapai 446 mm atau 8,89 kali lipat curah hujan normal. Cuaca ekstrem ini merupakan siklus 50 tahunan bencana. (OL-1)