Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) merekrut tenaga pendamping yang bertugas mengawasi pendistribusian bantuan sembako ke masyarakat tak mampu. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansyah di Palembang, Selasan (5/1) mengatakan, perekrutan tenaga kerja ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumsel Herman Deru.
"Sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinsos di kabupaten/kota agar mencari tenaga pendamping pendistribusian sembako ini," kata Mirwansyah.
Ia mengatakan Sumsel setidaknya membutuhkan sebanyak 225 pendamping. S atu petugas bisa mendampingi 50 sampai 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tenaga pendamping ini akan dikontrak selama satu tahun atau bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dengan honor per bulan mencapai Rp5 juta rupiah.
"Honor mereka dari APBN Kementerian Sosial, tapi Surat Keputusan (SK) dari pemerintah provinsi. Target kami perekrutan pendamping ini bisa selesai sebelum penyaluran pertama bantuan sembako di pertengahan Januari ini," kata dia.
Penerima bantuan sosial tunai di Sumsel sebanyak 131.694 KPM. Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan. Lalu, penerima bantuan Program Keluarga Harapan 328.570 KPM. Bantuan sembako 646.715 orang dengan nominal bantuan Rp200 ribu per bulan.
"Untuk bantuan sembako ini diberikan selama empat bulan. Harapannya bantuan yang diberikan pemerintah ini dapat membangkitkan perekonomian setempat," lanjutnya.
baca juga: Daerah Diminta Reaktivasi Posko
Mirwansyah menjelaskan bantuan sembako tahun 2021 tidak mengalami penambahan jumlah KPM. Hal serupa diikuti jumlah nominal bantuan yang tetap sama dari tahun sebelumnya. Bantuan ini rencananya akan berlangsung selama empat bulan hingga April 2021 mendatang.
"Penyalurannya nanti akan melalui PT POS Indonesia, mekanismenya sudah diatur oleh pemerintah pusat. PT POS akan door to door mengirimkan bantuan ini ke rumah penerima manfaat secara langsung," pungkas Mirwansyah. (Ant/OL-3)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved