Subardi: Banyak Pelaku UKM di DIY Kesulitan Akses Bantuan Modal

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Subardi berkunjung ke kantor dinas Koperasi dan UKM DIY di Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Senin (28/12). Dalam kunjungan itu, Subardi memantau sejumlah program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, hadir seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY. Mereka berbincang seputar realisasi program pemberdayaan dan pemetaan masalahnya. 

"Saya ketemu dengan para kepala dinas, memastikan agar program pemberdayaan tidak ada kendala di lapangan. Di masa pandemi ini, kita tahu banyak pelaku UKM yang terkena dampaknya," ujar Mbah Bardi, sapaan akrabnya.

Legislator dari Fraksi NasDem itu menanyakan berbagai program pemberdayaan, antara lain pendanaan, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran. Seluruh program tersebut merupakan hasil rapat kerja Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Berbagai temuan masalah ia sampaikan di hadapan Kepala Dinas, termasuk persoalan bantuan modal yang dinilai masih sulit.

“Banyak pelaku UKM yang kesulitan mengakses bantuan modal kerja. Ini harus dipetakan masalahnya agar program di pusat dan daerah berjalan sinkron,” tutur legislator dari Sleman itu. 

Dalam rapat-rapat Komisi VI, ada banyak program pendanaan yang disepakati, seperti bantuan modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, meski ada temuan masalah, Subardi mengapresiasi jajaran Dinas Koperasi dan UKM. Sejauh ini Dinas Koperasi dan UKM DIY telah menyalurkan 53,4 Miliar dana dari LPDB. Bantuan modal tersebut disalurkan kepada 14 Koperasi selama tahun 2020. 

"Apresiasi saya kepada jajaran dinas. Tadi saya mendapat laporan penyaluran LPDB di Jogja cukup bagus, yakni 53,4 M untuk 14 Koperasi. Tentu ini perlu digenjot lagi karena pagu nasional yang disepakati di DPR cukup besar, sekitar 1,9 Triliun di tahun 2020," jelasnya.

baca juga: Gapoktan di Ciamis Dapat Bantuan 100 Mesin Perontok Padi

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM DIY, terdapat 270.000 pelaku UKM yang terdata di Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (Sibakul). Sistem ini mendata seluruh pelaku UKM dengan jenis usahanya. Melalui database ini, Subardi mendorong program pemberdayaan berbasis data digital. 

"Digitalisasi akan memudahkan program pemberdayaan Koperasi dan UKM. Tujuannya agar program besar Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan cepat,” pungkasnya. (OL-3)