Padat Karya Penanaman Mangrove di NTT Capai 631 Hektare

WAKIL Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menilai program padat karya penanaman mangrove (PKPM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Nusa Tenggara Timur berhasil. Hal itu dilihat dari luas penanaman yang telah mencapai 631 hektare dari target semula 500 hektare. Anggaran yang digelontorkan untuk program ini di NTT sebesar Rp13 miliar, seluruhnya terserap dengan baik.

"Dengan realisasi anggaran 99,9%, berarti sukses untuk NTT karena seluruh anggaran terserap," ujarnya saat melakukan penanaman mangrove di Desa Langkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Kamis (17/12).

Untuk NTT, program pemulihan ekonomi nasional melalui program padat karya penanaman mangrove, terdapat di 17 kabupaten yang kerjakan oleh 56 kelompok masyarakat atau 2.078 orang. Program ini mengunakan pola intensif dan pengkayaan. Untuk program penanaman di Langkosambi Timur, sesuai laporan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina, seluas 50 hektare, menggunakan pola pengkayaan 1.000 batang per hektare.

Ekosistem mangrove sangat penting yakni menyerap karbondioksida dan penyangga jika terjadi gelombang tsunami. Pengalaman tsunami di Aceh, menurut Alue Duhong, kampung-kampung dengan  kondisi mangrove yang bagus, kerusakan bangunan dan infrastruktur serta korban jiwa sangat kecil, namun daerah-daerah yang mangrovenya dibuka seluruhnya untuk tambak justru kehancurannya sangat besar. 

"Jadi sebetulnya mangrove ini sebagai buffer zone (zona penyangga) kalau terjadi gelombang tsunami," tambahnya.

baca juga: Masyarakat Riung Jalankan Protokol Kesehatan Secara Ketat

Selain itu, jika mangrove bagus, di sana akan terdapat banyak udang, kepiting dan ikan. 

"Jadi, kita pulihkan mangrovenya, dan masyarakat mendapat tambahan penghasilan," kata Alue Duhong.

Program padat karya penanaman mangrove tahun ini terdapat di 32 provinsi seluas 15.000 hektare, bakal bertambah sebanyak 60.000 hektare pada 2021 dengan pola yang sama, untuk memulihkan ekonomi nasional serta meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. (OL-3)