Danny Pomanto Kembali ke Jalan Ahmad Yani

PERSAINGAN sengit untuk menggapai kursi Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sudah usai. Kemarin, Komisi Pemilihan Umum Daerah telah menetapkan hasil rekapitulasi suara dengan perolehan terbanyak untuk pasangan Ramdhan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi.

Meski diikuti 4 pasangan calon, persaingan sebenarnya di kota ini terjadi antara dua pasangan, yakni Danny-Fatma dan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando. Danny merupakan petahana, sedangkan Munafri didukung keluarga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kedua kubu sempat saling tuding dan saling melaporkan. Namun, pilkada Makassar bisa berakhir di tangan masyarakat.

Setahun lalu, keduanya juga sudah bersaing. Danny dikalahkan lewat pengadilan sebelum masa pencoblosan. Sementara itu, Munafri yang tampil sebagai calon tunggal, gagal melangkah masuk kantor Wali Kota Makassar, di Jalan Ahmad Yani, karena kalah dari kotak kosong.

Setelah satu tahun kosong, jabatan wali kota pun dipastikan kembali ke Danny Pomanto. "Kami bersyukur karena hasil rekapitulasi bisa diumumkan lebih cepat dan tanpa kendala berarti. Pilkada yang penuh dinamika, alhmadulillah selesai," ungkap Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi.

Hawa panas setelah penetapan penghitungan suara muncul di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasangan Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz tidak bisa menerima hasil penghitungan suara KPU yang memenangkan pasangan Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin.

Mereka berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketidakpuasan pasangan Iwan-Iip juga membuat massa pendukung mereka bergerak. Mereka menuntut proses rekapitulasi dihentikan.

Ratusan pendukung bentrok dengan petugas keamanan yang berjaga di kantor KPU. Massa memaksa masuk, tapi dihalangi petugas.

Hasil pleno penghitungan suara juga tidak memuaskan pasangan Harno-Bayu Andriyanto yang mencoba peruntungan di pilkada Rembang, Jawa Tengah. Hasil rekapitulasi mendudukkan pasangan Abdul Hafidz-M Hanies Cholil sebagai pemenang pilkada. "Ada sejumlah pelanggaran yang kami laporkan. Kami juga menuntut dilaksanakannya pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan," papar kuasa hukum Harno-Bayu, Karyono. (LN/AD/AS/WJ/LD/SL/AT/BB/JL/N-3)