Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DEBAT publik calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten, Jawa Tengah, digelar di Gedung Pertemuan Al Hakim, Klaten Tengah, Jumat (20/11) malam. Ada tiga pasangan calon pada Pilkada tahun ini, yaitu Sri Mulyani-Yoga Hardaya, One Krisnata-Muhammad Fajri, dan Arif Budiyono-Harjanta.
Debat putaran pertama mengusung tema pengembangan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun sub-pokok bahasan meliputi bidang pendidikan, hukum, perlindungan masyarakat, budaya dan pariwisata, kesehatan, dan pelayanan publik, serta strategi penanganan covid-19.
Pelaksanaan debat publik calon bupati dan wakil bupati dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, serta mendapat pengamanan dari aparat gabungan.
Baca juga: KPU Cianjur Prioritaskan Distribusi Logistik ke Wilayah Selatan
Debat putaran pertama di Gedung Pertemuan Al Hakim disiarkan langsung melalui TVRI Jogja dan Radio Siaran Publik Daerah (RSPD) Klaten, serta live streaming di Youtube TVRI Jogja dan KPU Klaten.
Ada lima panelis yang ditunjuk KPU Klaten, yaitu Triyono (Rektor Unwidha), Supanto (Guru Besar Fakultas Hukum UNS), Husen Prabowo (Ketua IDI Klaten), Hendrie Adji Kusworo (Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM), dan Agus Pramusinto (Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM).
Pelaksanaan debat yang dimoderatori Artika Amelia (TVRI Jogja) dibagi dalam enam segmen.
Pada segmen awal, debat publik diisi dengan penyampaian visi dan misi calon bupati dan wakil bupati. Kemudian, segmen berikutnya pertanyaan yang merupakan hasil rumusan dari tim panelis dan unggahan masyarakat.
Visi paslon nomor urut 1, Sri Mulyani-Yoga Hardaya (Mulyo), Maju, Mandiri, Sejahtera. Visi paslon nomor 2, One Krisnata-Muhammad Fajri (Ori), Memakmurkan Bumi, Menyejahterakan Umat. Dan, visi paslon nomor 3, Arif Budiyono-Harjanto (ABY-HJT), Terwujudnya Kabupaten Klaten Juara dengan Inovasi dan Kolaborasi.
Adapun misi Mulyo, yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, tranparan, bertanggung jawab, dan antikorupsi; meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan mendorong sektor unggulan yang berlandaskan ekonomi kerakyatan.
Selain itu, menyediakan sarana prasarana dasar dan ekonomi yang memadai dan diprioritaskan untuk masyarakat; mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif pengarusutamaan gender; serta mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan linkungan hidup yang selaras dengan tata ruang wilayah.
Misi paslon Ori, adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih yang menjamin transparansi, inklusif, akuntabilitas, koordinatif, dan bebas korupsi; mewujudkan tata kelola perekonomian yang inklusif, kreatif, dan inovatif, serta membuka lapangan kerja pada usaha-usaha produktif di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lantas, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berbudaya melalui tata kelola pendidikan dan kesehatan; mewujudkan tata kelola pertanian yang tangguh dan berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan petani; dan mewujudkan pemuda yang tangguh, mandiri, dan berkarakter, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sedangkan Paslon ABY-HJT mengedepankan misi, yaitu meningkatkan kapasitas SDM unggul dan berakhlak; mewujudkan sistem dan tata kelola pemeritahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kemudian, meningkatkan tata kelola ekonomi dan daya saing daerah berbasis peluang dan keunggulan lokal; meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah; meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender, anak, dan difabel; dan optimalisasi kapasitas pengelolaan layanan publik.
Dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati putaran pertama, moderator membacakan pertanyaan yang menyangkut berbagai bidang, seperti pendidikan, penanganan dan penanggulangan covid-19, pertanian, seni dan budaya, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan Klaten.
Salah satu pertanyaan bidang pertanian yang dibacakan moderator, yaitu Klaten terkenal sebagai daerah surplus beras. Tetapi, surplus beras terancam karena penyusutan atau alih fungsi lahan 0,12% per tahun menurut data BPS. Alih fungsi lahan menjadi perumahan dan industri itu tidak lepas dari perizinan yang diduga ada permainan antara pengusaha dan pejabat.
Pertanyaannya, sebagai pemimpin Klaten apa langkah konkret yang akan dilakukan agar lahan sawah subur tidak digusur menjadi perumahan dan industri? Menanggapi pertanyaan tersebut, Arif Budiyono mengatakan kata kuncinya perlindungan sawah subur dengan penerapan tata ruang yang andal dan penegakan hukum yang kuat.
Terkait, Sri Mulyani mengatakan pengamanan sawah subur dilakukan dengan penegakan peraturan daerah tata ruang wilayah. Jadi, untuk mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah surplus beras, perda yang terkait penataan ruang harus ditegakkan. Pun luas sawah lestari 32.000 hektare harus dipertahankan.
Berbeda dengan One Krisnata. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan moderator tersebut, One mengatakan bahwa petani masih hidup susah. Karena itu, jika ia nanti terpilih menjadi bupati akan menyiapkan peralatan pertanian dan pupuk untuk membantu petani meningkatkan hasil budidaya pertanian. Dengan begitu, petani sejahtera sehingga tidak akan menjual sawah.
"Saya berpikir berbeda. Saya kira kehidupan petani sekarang hidupnya susah. Satu patok sawah garapan keuntungan hanya Rp2 juta. Karena petani kita itu petani pohon. Pohonnya panen yang dijual pohon. Nah, besok kami akan mengajak petani beras. Karena value-nya hampir dua kali. Untuk itu, kami siapkan bantuan sarana prasaranya," ujarnya.
Menjawab pertanyaan terkait penurunan angka stunting dan kesehatan, Sri Mulyani mengatakan pencegahan stunting dibutuhkan inovasi. Salah satu langkah strategis yang telah ia dilakukan sebagai bupati, yaitu inovasi program matur dokter. Dan, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini secara gratis.
Selain itu, jaminan kesehatan masyarakat akan diperluas. Sarana prasarana kesehatan polindes, puskesmas, dan rumah sakit yang ada akan dibangun. Posyandu yang ada diberdayakan dan ibu hamil diberi makanan bergizi. Pun gizi anak-anak diperhatikan agar mereka menjadi cerdas.
Di sisi lain, One Krisnata, calon bupati yang berpasangan dengan Muhammad Fajri, mengatakan bahwa masalah kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, kondisi posyandu yang ada masih sangat memprihatinkan. Karena, tiap posyandu belum dilengkapi alat timbang anak. Ini menyedihkan. Karena itu, posyandu ke depan akan ditingkatkan.
Terkait penanggulangan narkoba, menurut paslon Arif Budiyono-Harjanto, sosialisasi bahaya narkoba masih perlu digencarkan di masyarakat. Kemudian, para generasi muda diberikan pelatihan atau kegiatan yang kreatif dan inovatif. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda terhindar dari penggunaan narkoba.
Senada disampaikan calon bupati nomor urut 1, Sri Mulyani. Menurutnya, untuk pencegahan bahaya narkoba penyuluhan di masyarakat perlu ditingkatkan dengan bekerja sama aparat. Agar generasi muda tidak terbebas dari narkoba, tentu perlindungan dan peran orang tua sangat penting, terutama dalam pengawasan.
Masalah kemiskinan pun muncul dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati putaran pertama ini.
Menurut Arif Budiyono, kemiskinan masih tinggi lantaran lapangan kerja terbatas. Karena, investasi yang masuk kurang akibat perizinan yang berbelit. Sehingga, pertumbuhan investasi yang mampu membuka lapangan kerja terhambat.
"Selain investasi yang masuk tersendat akibat izin yang berbelit, sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Klaten juga terkendala pendanaan dan pendampingan. Karena lapangan kerja terbatas, maka banyak generasi muda yang mencari pekerjaan di luar daerah," imbuhnya.
Untuk menekan kemiskinan, lanjut Arif, Bumdes akan dikembangkan dengan pemberian kredit murah tanpa bunga. Pelaku UMKM diberikan pelatihan mulai dari hulu sampai hilir. Pun petani ada pendampingan mulai dari olah tanah, penggunaan bibit, dan pupuk murah. Hasil petani akan ditampung di KUD, agar tidak dibeli murah tengkulak.
Langkah strategis untuk menekan kemiskinan, menurut paslon Mulyo, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik pangan, sandang, maupun papan.
"Kami tiap tahun telah memprogramkan rehap rumah tidak layak huni (RTLH), pemberian subsidi bunga kepada UMKM, serta menjaga stabilitas harga pangan," katanya.
Adapun strategi paslon Ori untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda. Selain itu, memberikan bantuan anggaran kepada 401 desa/kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Masyarakat diajak gotong royong, jika ada yang jatuh dibantu.
Calon bupati nomor 2, One Krisnata, pun menyoroti terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda di Klaten.
"Klaten sejak lama mempunyai BLK (balai latihan kerja), tapi hanya gedungnya. Kalau Ori dipercaya masyarakat, BLK akan diaktifkan untuk pelatihan generasi muda yang belum bekerja," ujarnya.
Debat publik calon bupati dan wakil bupati putaran pertama terkesan kurang greget. Pun jawaban tiga paslon atas pertanyaan panelis maupun unggahan masyarakat kurang mendalam dan kongkret. Penilaian itu disampaikan banyak pihak, salah satunya Tatik Harimurni, pegiat sosial warga Kalikotes, Klaten. (OL-1)
Menurut Satgas Penanganan Covid-19, hingga pekan ini jumlah kasus positif sudah menyentuh angka 200 ribu, atau sebanyak 196.989 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus korona.
Larangan dan pembatasan di Pilkada 2020 menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 75%.
Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved