Pemprov Jatim Kini Punya Toko Daring Jatim Bejo

PEMANFAATAN platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Tanah Air dalam kurun waktu satu tahun terakhir terus meningkat. Platform B2B e-commerce kini semakin populer digunakan pembeli, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi  pengadaan barang dan jasa.

Hal itu didorong oleh infrastruktur platform e-commerce yang lebih baik, keamanan dalam bertransaksi, transaksi yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatnya kebutuhan untuk bertransaksi bisnis secara daring selama pandemi.

Yang teranyar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggandeng Mbizmarket untuk mulai mengimplementasikan belanja di toko daring melalui program 'Jatim Bejo' (Jawa Timur Belanja Online).

Bagi Mbizmarket, platform e-commerce yang dikembangkan PT Brilliant Ecommerce Berjaya, ini merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah setingkat provinsi yang ketiga dalam tahun ini. Sebelumnya, platform rintisan Mbizmarket dimanfaatkan di Pemprov Jawa Barat pada Januari 2020 dan Pemprov Bali pada Juli 2020

Peluncuran Jatim Bejo diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Kamis (19/11). Acara dihadiri oleh aparatur pemerintah provinsi, termasuk perwakilan dari pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Timur.

Dalam keterangannya, Khofifah menyebut Program Jatim Bejo bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring.

"Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan, stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur dapat segera terwujud," tuturnya seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (19/11).

Tak hanya itu, Khofifah juga menyatakan Jatim Bejo diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM).

"Dalam arti yang lebih luas platform ini harus mampu menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar secara proporsional dan adil," ungkapnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemprov Jawa Timur Indah Wahyuni menambahkan implementasi Jatim Bejo diharapkan dapat memudahkan Biro Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

"Selain itu juga akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dalam peningkatan penggunaan produk daerah serta peran usaha menengah dan UMKM," kata Indah.

Senada, CEO Mbiz Rizal Paramarta menekankan program ini akan mendukung pertumbuhan UKM di Jawa Timur. Caranya dengan menggandeng rekanan strategis mereka di bidang keuangan untuk membuka akses pinjaman modal, khususnya yang menjadi penyedia di lingkungan pemprov Jawa Timur yang mengalami keterbatasan permodalan.  

"Kami juga akan membantu membuka jaringan pasar bagi UKM di Jawa Timur secara nasional. Kami berharap usaha ini dapat secara nyata mempercepat laju pemulihan UKM yang terdampak pandemi Covid-19," imbuh Rizal. (RO/X-12)