Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KELANGKAAN pupuk masih dialami petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemarin, DPRD dan Bupati Haryanto mulai melacak penyebab kejadian itu.
DPRD memanggil dinas pertanian, dinas perdagangan, Pusri, distributor, agen, dan pengecer pupuk. Sementara Haryanto memilih memanggil distributor.
Sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), ketersediaan pupuk di daerah ini seharusnya cukup aman dan memenuhi kebutuhan petani. "Bahkan, beberapa waktu lalu juga ada penambahan hingga 6.800 ton pupuk subsidi," papar Haryanto.
Dalam rapat koordinasi, Ketua DPRD Ali Badrudin menduga ada permainan pupuk subsidi di tingkat pengecer, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan. "Kuota pupuk bersubsidi sudah sesuai RDKK, tapi fakta di lapangan tidak ada barang," paparnya.
Ali pun meminta aparat terkait melakukan tindakan tegas karena kenakalan itu membuat petani resah dan menyulitkan program ketahanan pangan. (AS/N-2)
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved