Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Tambrauw, Papua Barat, membangun fasilitas umum dari APBD dengan nilai Rp62 miliar. Pembangunan ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian di gedung pemerintahan.
Empat fasilitas publik milik Pemerintah Kabupaten Tambrauw ini di antaranya jembatan Sungai Irawiam dan tiga gedung kantor yakni Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Dan Kantor Pekerjaan Umum (PU) yang dibangun pada tahun 2016-2017 dan 2019-2020 menelan dana APBD senilai Rp62 miliar.
Empat fasilitas tersebut akhirnya rampung dibangun dan berhasil diresmikan Bupati Tambrauw Gabriel Asem pada momentum perayaan HUT ke-12 Kabupaten Tambrauw.
Baca juga: Jalan Trans Sorong-Tambrauw Rusak Berat
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kadir Wewang mengaku keempat fasilitas tersebut memang menelan banyak dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tambrauw. Pun wilayahnya Tambrauw masih membutuhkan banyak pembangunan fasilitas publik. Namun dengan adanya keterbatasan anggaran, pembangunan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan dana APBD.
"Jadi total biaya pembangunan untuk keempat pembangunan sebesar Rp62,3 miliar," kata Kadir kepada wartawan melalui press release di Sorong, Papua Barat,Selasa (2/11).
Ia berharap dengan hadirnya empat fasilitas ini bisa memberikan dampak positif bagi pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Tambrauw.(OL-5)
Keberadaan Training Center JBA turut mendukung proses pembiayaan kendaraan.
Pemkot Bandung menyatakan tetap terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi.
Pembangunan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi Sekolah.
GJAW 2025 menghadirkan berbagai fasilitas pendukung untuk memastikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung.
Peresmian gedung ini memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan peringatan 12 tahun berdirinya RS EMC Sentul.
Dinas Gulkarmat DKI perlu menetapkan protokol wajib pemeriksaan kesehatan minimal dua kali dalam setahun.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved