Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun Tol Ngawi-Kertosono yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Selain ruas tol, Kementerian PUPR juga membangun Bendungan Semantok dan Rumah Susun Pondok Pesantren Al Mardiyah. Kehadiran Tol Ngawi-Kertosono sepanjang 87 km, yang merupakan bagian ruas Tol Trans Jawa, memiliki peran pada peningkatan potensi daerah.
Termasuk, sektor ekonomi kerakyatan dan pariwisata lokal, serta memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada akhirnya itu berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan.
Baca juga: Pengerjaan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Terus Berlanjut
Pembangunan Tol Trans Jawa tidak hanya menjadi jalur penghubung antar kota, namun juga mengintegrasikan kawasan industri. Serta, mendukung akses ke destinasi pariwisata sesuai visi pemerintahan Joko Widodo.
“Tol Trans Jawa akan memangkas biaya angkutan logistik dan mengurangi waktu tempuh pengiriman barang (delivery time). Dengan kepastian waktu tempuh, investor dapat membuat perhitungan business plan lebih matang. Sehingga, terbuka lapangan pekerjaan di sekitar perindustrian,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Sabtu (17/10).
Diketahui, Tol Ngawi-Kertosono selesai dibangun pada 2018 dengan lima Gerbang Tol (GT). Rinciannya, GT Ngawi KM 579, GT Madiun KM 603, GT Caruban KM 611, GT Nganjuk KM 647 dan GT Bandar KM 672.
Tol ini juga dilengkapi dengan tiga Simpang Susun (SS) yang terkoneksi dengan wilayah yang dilalui, yaitu SS Madiun, SS Caruban dan SS Nganjuk. Pada ruas Tol Ngawi-Kertosono terdapat dua Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area, yakni TIP Km 597 (B) dan TIP Km 626 (A), yang dapat mendukung promosi produk lokal.
Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap
Kementerian PUPR terus mendorong pengelola TIP untuk memenuhi komposisi minimal 70% pengusaha dengan brand dan produk lokal. Termasuk, mengeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol yang mengatur fasilitas di TIP.
Infrastruktur lain yang juga mendorong potensi Kabupaten Nganjuk ialah pembangunan Bendungan Semantok berkapasitas tampung 32,6 juta m3. Bendungan ini dibangun untuk distribusi air saat musim kemarau. Sehingga, tidak terjadi kekeringan pada areal persawahan.
Kehadiran bendungan memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir dan pariwisata yang menumbuhkan ekonomi lokal. Di Kabupaten Nganjuk, Kementerian PUPR juga membangun Rusun Ponpes Al Mardiyah, yang diharapkan membantu para santriwati untuk mendapatkan asrama yang layak.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved