Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
TUJUH kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sepakat pada sejumlah opsi dari Kementerian Pertanian RI untuk membentuk Korporasi Petani. Tempatnya di lokasi pilot project pengembangan lumbung pangan (food estate).
Ketujuh Poktan dimaksud adalah Ganda Marsada, Ria Kerja, Sehati, Ria Bersinar, Maju, Karejo dan Sinar Jaya telah mengikuti sosialisasi dan pengenalan Korporasi Petani untuk Food Estate Humbahas, Provinsi Sumatera Utara oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian - Kementerian Pertanian RI (BPPSDMP) khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan).
Edizal dan Susi Deliana Siregar dari Tim Pusluhtan BPPSDMP bertemu tujuh pimpinan Poktan di Humbahas, untuk mengurai pembentukan Korporasi Petani, dilandasi semangat petani membangun Poktan berorientasi bisnis dengan menguasai sektor pertanian dari hulu ke hilir.
"Kami merasa tercerahkan dengan kunjungan Tim Pusluhtan BPPSDMP, karena selama ini yang kami ketahui hanya koperasi, bergerak di bidang simpan pinjam," kata Mangandar Siregar, Ketua Poktan Sehati.
Sedangkan korporasi yang akan dibentuk ini berbeda dengan koperasi, kata Mangandar, karena mempunyai beberapa divisi seperti usaha tani, pemasaran, sarana dan prasarana dan pengembangan SDM.
"Poktan Sehati beranggotakan 25 petani. Selama ini mengusahakan komoditas bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah dan kopi. Untuk food estate, Poktan Sehati yang mengelola 26,3 hektar secara bersama akan mengelola komoditas bawang merah," kata Mangandar menurut keterangan tertulis dari Pusluhtan BPPSDMP yang diterima redaksi, Selasa (6/10).
Edizal menambahkan, untuk sementara hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Hortikultura pada Jumat pekan lalu (2/10) memperkirakan luas lahan yang akan dikelola oleh ketujuh Poktan sekitar 222,9 hektar. Fokus komoditas bawang merah, bawang putih dan kentang.
"Mereka sepakat dan bersedia bergabung dengan Korporasi Petani yang akan disokong Kementan, dan optimistis pada dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Food Estate Humbahas," kata Edizal.
Susi Deliana Siregar menambahkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo kepada BPPSDMP untuk mendukung kesiapan SDM pertanian dalam pengembangan kawasan Food Estate Humbahas.
Program Food Estate di Humbahas seperti halnya Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bertujuan antisipasi penurunan produksi pertanian, daya beli masyarakat terhadap produk pertanian, hambatan distribusi pangan, pandemi Covid-19, krisis pangan dan alih fungsi lahan pertanian.
"Program Food Estate Humbahas memanfaatkan lahan 1.000 hektar sebagai pilot project nasional hortikultura seperti kentang, bawang merah dan bawang putih dari total lahan 30.000 hektar," kata Mentan Syahrul.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan pihaknya mendukung penuh kesiapan SDM pertanian Food Estate. Hal itu mengacu kebijakan Presiden RI Joko Widodo periode kedua, 2019 – 2024, mengembangkan SDM Indonesia termasuk sektor pertanian.
“Kita akan memastikan pendampingan terhadap petani di lokasi food estate berjalan maksimal. Memaksimalkan kinerja BPPSDMP, memastikan petani di wilayah Food Estate mendapatkan pendampingan, khususnya dalam hal korporasi petani,” katanya di Jakarta, belum lama ini.
Kepala Pusluhtan Leli Nuryati berkomitmen mengerahkan penyuluh pusat didukung tim untuk koordinasi dan sinkronisasi dengan penyuluh Sumut maupun Humbahas. "Penyuluh berperan penting terkait budaya dan etos kerja dan wawasan pengetahuan petani." (OL-13)
Baca Juga: Petani Katingan Kuala Belajar CSA untuk Tingkatkan Produktivitas
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Jangan sampai proyek tersebut merusak lingkungan dan menyalahgunakan tanah masyarakat adat.
Deddy mengatakan, Megawati berpesan kepada kadernya yang duduk di jabatan legislatif untuk benar-benar mengawal pengembangan lahan di Merauke.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved