Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Palembang, Sumsel kembali memperpanjang kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. Sedianya, PJJ dilakukan hingga 30 September 2020, karena kondisi pandemi Covid-19 masih masif, Dinas Pendidikan Kota Palembang kembali memperpanjang untuk kesekian kalinya.
"Dalam surat edaran disebutkan PJJ atau yang lebih terkenal dengan sistem pembelajaran jarak jauh terlaksana yang semula sampai batas 30 September 2020 kini diperpanjang hingga 31 Oktober 2020," ujar Kadisdik Palembang, Achmad Zulinto, Selasa (29/9).
Ia mengatakan keputusan ini diambil melalui rapat bersama pihak terkait dan
sesuai arahan Walikota Palembang, Harnojoyo.
"Laporan dari gugus tugas penanganan dan pencegahan virus covid-19, zonasi daerah tidak menentu, ada daerah yang sebelumnya terindikasi masuk zona hijau, kuning, bisa saja berganti posisinya bisa jadi merah," tegasnya.
Zulinto mengakui, karena laju penularan virus korona kota Palembang masih fluktuatif membuat PJJ ini kembali diperpanjang demi keselamatan semua pihak.
"Ini sudah kita sampaikan kepada kepala sekolah dan kita juga terus meminta agar selama pembelajaran jarak jauh kepala sekolah baik jenjang Paud/TK, SD dan SMP agar selalu mengawasi guru dalam memberikan pembelajaran jangan sampai memberatkan siswa dan membebani mereka belajar daring," tegas dia.
Walaupun harus memberikan pekerjaan rumah (PR), para guru diharapkan memberikan keringanan batas waktu untuk pengumpulannya.
"Kasihan, karena bisa jadi ada anak yang harus meminjam perangkat gawai milik orang tuanya. Baiknya setiap tema bisa bersinergi dengan tema yang lain," katanya.
Selain itu, Zulinto juga meminta satuan pendidikan untuk membentuk tim pengajar. Langkah tersebut guna meminimalsir banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa.
"Misalkan kelas satu gurunya ada lebih dari dua di satu mata pelajaran, maka bahan ajarnya harus sama. Jangan sampai ada kelas yang anaknya mendapatkan tugas, sementara yang lain tidak. Padahal sama-sama satu angkatan," katanya.
Ia mempersilakan setiap guru untuk mengatur jadwal mengajarnya. Terutama, mereka yang mengajar mata pelajaran yang sama. "Contohnya di hari pertama ada guru yang bertugas mengajar di sekolah, sisanya menyiapkan bahan ajar di rumah, begitu seterusnya secara bergilir," ujarnya.
Ditambahkannya, dalam memberikan pembelajaran daring guru harus kreatif dan inovasi dalam membuat aplikasi pembelajaran sehingga siswa tidak bosan. "Buatlah mode aplikasi yang dapat membuat siswa senang dan tidak bosan," pungkasnya. (OL-13)
Saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
PENGAMAT dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji menilai wacana pembelajaran jarak jauh atau PJJ maupun work from home atau WFH tak berkaitan dengan kualitas pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved