Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERINGATAN Hari Tani Nasional jadi berkah bagi Siti Sopiah dan rekan-rekannya. Petani di Kabupaten Garut itu mulai bisa menggarap lahan hutan secara legal.
Kemarin, 318 petani di Kecamatan Cirusupan dan Banjarwangi menerima surat keputusan izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial, serta pengkuan dan perlindungan
kemitraan kehutanan dari pemerintah.
Surat itu membuat Siti Sopiah dan teman-temannya bisa menggarap lahan hutan tanpa waswas.
“Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil yang baik. Kami tidak perlu khawatir lagi menggarap di lahan negara karena sudah mendapat pengakuan,” kata Siti.
Saat hadir menyerahkan surat keputusan di Desa Sukawargi, Cisurupan, Direktur Bina Usaha Kehutanan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Herudoyo Ciptono menyatakan pemberian izin itu merupakan langkah dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan.
“Negara tetap hadir untuk memberikan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat desa sekitar hutan.”
Meski diizinkan menggarap di lahan tertentu, Herudoyo meminta para petani tidak menebang pohon di kawasan hutan lindung. Mereka diizinkan mengambil hasil hutan,
dari buah-buahan hingga getah tanaman yang punya nilai ekonomis.
Lebih jauh ia menyatakan sampai saat ini Kementerian LHK telah menyerahkan 4,2 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola bersama masyarakat sekitar hutan. Target
nasional penyerahan kawasan hutan mencapai 12,7 juta hektare.
“Di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, luas lahan yang telah diserahkan kepada masyarakat mencapai 26 ribu hektare. Khusus hari ini di Garut, pemerintah menyerahkan 179,9 hektare, terdiri atas 102 hektare di Cisurupan untuk 123 petani dan 79,9 hektare di Banjarwangi untuk 195 petani,” tandasnya. (AD/N-3)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang masuk 10 besar versi IndoStrategi merupakan hasil sinergi Komisi IV DPR dan pemerintah dalam menjalankan program perhutanan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.
Perhutanan sosial bukan hanya soal memberikan akses kelola hutan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data Kementerian Kehutanan mencatat Perhutanan Sosial dimanfaatkan 1,4 juta keluarga dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah hingga September 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved