Tidak Waswas lagi Menggarap Hutan

PERINGATAN Hari Tani Nasional jadi berkah bagi Siti Sopiah dan rekan-rekannya. Petani di Kabupaten Garut itu mulai bisa menggarap lahan hutan secara legal.

Kemarin, 318 petani di Kecamatan Cirusupan dan Banjarwangi menerima surat keputusan izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial, serta pengkuan dan perlindungan
kemitraan kehutanan dari pemerintah.

Surat itu membuat Siti Sopiah dan teman-temannya bisa menggarap lahan hutan tanpa waswas.

“Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil yang baik. Kami tidak perlu khawatir lagi menggarap di lahan negara karena sudah mendapat pengakuan,” kata Siti.

Saat hadir menyerahkan surat keputusan di Desa Sukawargi, Cisurupan, Direktur Bina Usaha Kehutanan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Herudoyo Ciptono menyatakan pemberian izin itu merupakan langkah dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan.

“Negara tetap hadir untuk memberikan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat desa sekitar hutan.”

Meski diizinkan menggarap di lahan tertentu, Herudoyo meminta para petani tidak menebang pohon di kawasan hutan lindung. Mereka diizinkan mengambil hasil hutan,
dari buah-buahan hingga getah tanaman yang punya nilai ekonomis.

Lebih jauh ia menyatakan sampai saat ini Kementerian LHK telah menyerahkan 4,2 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola bersama masyarakat sekitar hutan. Target
nasional penyerahan kawasan hutan mencapai 12,7 juta hektare.

“Di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, luas lahan yang telah diserahkan kepada masyarakat mencapai 26 ribu hektare. Khusus hari ini di Garut, pemerintah menyerahkan 179,9 hektare, terdiri atas 102 hektare di Cisurupan untuk 123 petani dan 79,9 hektare di Banjarwangi untuk 195 petani,” tandasnya. (AD/N-3)