Masker Scuba Dinilai tidak Efektif

PEMKAB Banyumas, Jawa Tengah, melarang seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengenakan masker scuba karena dinilai kurang efektif menangkal virus korona.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan aturan tidak mengenakan masker scuba awalnya berlaku bagi Satpol PP yang di lapangan bertemu langsung dengan banyak ­orang saat melakukan razia masker.

Nantinya, setelah Satpol PP, aturan masker standar WHO juga diberlakukan bagi semua ASN dan masyarakat umum. Jenis masker yng disarankan WHO, kata Achmad, yakni kain tiga lapis, masker bedah, dan masker N95. “Ketiga jenis masker itulah yang akan dikenakan Satpol PP,” tegasnya, Jumat (18/9).

di tempat terpisah, Operasi Hun­ter Protokol Kesehatan di Jawa Timur menjaring ribuan pelanggar selama dua hari terakhir. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko merinci 4.775 orang mendapat teguran lisan, 2.228 orang mendapat teguran tertulis, dan 2.941 orang mendapat sanksi menyapu/membersihkan sampah.

Selanjutnya, sebanyak 919 diwajibkan membayar denda. Total nilai denda yang dikumpulkan mencapai Rp63,8 juta. “Ada pula 475 pelanggar yang disita kartu tanda penduduknya,” lanjut Trunoyudo.

Operasi yustisi masker di Klaten, Jateng, yang berlangsung sejak 1 Juli telah menjaring 5.079 pelanggar. Sanksi yang dikenakan berupa penahanan KTP selama 10 hari dan membersihkan fasilitas umum bagi yang tidak membawa identitas. Saat ini pasien terkonfirmasi positif di Klaten mencapai 537 orang.

Cara yang dilakukan Polres Kota Bukittinggi, Sumbar, sedikit berbeda. Pelanggar protokol kesehatan dibawa ke kantor polisi dan di sana diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuat­annya.

Tim khusus

Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat telah menyiapkan tim khusus dan rencana aksi untuk mendampingi pemerintah pusat dalam menyelesaikan pandemi covid-19.

Amanat dari pemerintah pusat ialah menurunkan kasus penularan, meningkatkan angka kesembuhan, dan menekan angka kematian. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan pihaknya sudah memiliki tim yang direorganisasi untuk mencapai target tersebut.

Tim akan memetakan langkah-langkah strategis dalam memenuhi harapan tersebut. Salah satunya dengan menggencarkan operasi yustisi di dua zona, yaitu Bogor-Depok-Bekasi dan zona pemilihan kepala daerah serentak (Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Kota Depok). “Bodebek menyumbangkan 70% kasus covid-19 di Jawa Barat,” tandas Emil.

Di sisi lain, pihaknya akan meningkatkan manajemen perawatan pasien di bagian timur, seperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, dan  Indramayu. Menurutnya, angka kematian di kawasan timur tergolong tinggi.

Dia menilai, salah satu penyebab tingginya kematian karena fasilitas  kesehatan di Priangan Timur relatif belum baik. “Mohon dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk meng-upgrade fasilitas kesehatan di Jabar bagian timur,” ucapnya.

Untuk menekan angka paparan, pihaknya akan memaksimalkan penerapan  pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) yang dinilai berhasil di sejumlah tempat.

Penerapan PSBM akan dibantu unit edukasi dan unit pengawasan yang akan dibentuk di setiap kabupaten/kota. Dia menyebut, Kota Bogor akan menjadi proyek percontohan dua unit tersebut. (FL/JS/HS/YH/BY/RZ/N-1)