Pemprov Sumsel Pastikan Warga Mampu Hadapi Perubahan Iklim

TIDAK hanya fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur, PemerintahProvinsi Sumatra Selatan juga memprioritaskan upaya pengendalian lingkungan hidup diwilayahnya. Antara lain dengan memperkuat kapasitas warga Sumsel dalam rangka meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Webinar Pertumbuhan Hijau Sumsel Tahun 2020 dengan tema Proklim Sinergi untuk Kesejahteraan, Senin (24/8).

Ia menjelaskan, tema tersebut mengajak semua pihak untuk hadir bersama alam dan lingkungan. Juga untuk menghargai pentingnya keselarasan antara manusia dengan alam demi kelangsungan hidup penghuni bumi dan keindahan alam, memperlakukan alam secara proporsional dalam perspektif perlindungan lingkungan.

Seperti aktivitas menjaga kebersihan di sekitar pemukiman, gerakan penanaman pohon hingga upaya melawan kejahatan lingkungan.

"Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan salah satu program strategis KLHK untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampaknya. Serta mendorong dilaksanakannya aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak secara berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah," jelasnya.

Baca juga : Masyarakat tidak Boleh Rusak Hutan untuk Buka Lahan Perkebunan

Diharapkannya, masyarakat sebagai pelaksana kegiatan di lokasi kampong iklim perlu diperkuat kapasitasnya sehingga dapat melaksanakan kegiatan. Baik yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim baik ketahanan pangan maupun ketahanan energi yang merupakan penerapan dari aksi adaptasi perubahan iklim.

Dijelaskan Herman Deru, sampai tahun 2020 di Indonesia telah terdaftar 2.775 lokasi ProKlim setingkat Desa/ Kelurahan dan Dusun/RW yang tersebar di 33 Provinsi (333 Kab/Kota).

"Untuk di Sumsel sampai tahun 2020 telah terdaftar 168 lokasi ProKlim yang tersebar di 15 Kab/Kota," jelasnya.

Saat ini, kata Herman Deru, penguatan sinergi dan koordinasi program pengendalian perubahan iklim perlu terus dibangun baik secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Secara horizontal yakni dengan melibatkan seluruh sektor/pihak terkait di wilayah setempat seperti dunia usaha melalui CSR yang diakui KLHK.  

‘’Sudah menjadi tugas kita memanfaatkan kekayaan alam karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Dengan berbagai upaya seperti menjaga siklus air, mengendalikan pencemaran udara, pemanfaatan panas bumi serta menikmati keindahan alam untuk objek wisata yang jumlahnya melimpah di alam namun dapat habis bahkan hilang jika kondisi alam rusak atau terganggu," jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, memandang penting mengembangkan sinergi pengendalian lingkungan hidup Sumsel dan pengarusutamaan komitmen Indonesia untuk pembangunan masa depan rendah karbon.

Ia meminta agar dengan momen Hari Kemerdekaan RI ke 75 tahun ini, hendaknya menjadi refleksi bagi semua pihak untuk mengingat kembali perlunya melakukan perubahan perilaku dengan lebih semangat.

Hal itu dapat diimplementasikan dalam bentuk menjaga kekayaan keselarasan dan keindahan alam dan terpenting aktualisasi kejujuran dalam melihat, mempersepsikan persoalan dan melangkah bersama alam.

"Intinya bahwa manusia dan alam adalah satu. Kita tak bisa dipisahkan dari alam. Oleh karena itu terhadap alam kita harus jujur mempersepsikan dan memperlakukannya. Juga harus menjaga dari berbagai ancaman serta harus mengelolanya dengan prinsip Perlindungan," jelasnya.

Oleh karena itu semua pihak harus berupaya melindungi dan memulihkan lingkungan sebagai komitmen kuat menjamin hak-hak warga masyarakat generasi mendatang.

Herman Deru menyebutkan hal ini memerlukan dukungan dan partipasi aktif seluruh pihak termasuk pemerintah, para ilmuwan, akademisi, organisasi untuk melindungi alam Indonesia dan melindungi Sumsel.

Baca juga : Serangan Hama Ulat, Petani Tembakau Madiun Merugi

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, sejak tahun 1880 hingga 2012 suhu global rata-rata bumi naik 0,85 derajat celcius. Lalu dari tahun 1901 sampai 2010 muka air laut global rata-rata naik 19 cm akibat mencairnya es.

Sementara hamparan es di Kutub Utara terus berkurang, dengan tingkat kehilangan 1/07 x 106 kilometer persegi per dekade. Diperkirakan pada akhir abad ini suhu rata-rata bumi akan terus bertambah di atas tingkat masa pra-industri.

Laut akan terus menghangat dan es mencair, sehingga rata-rata muka air laut diperkirakan naik 24-30 cm (tahun 2065) dan 40-63 cm (tahun 2100) relative terhadap periode referensi 1986-2005.

"Berbagai aspek perubahan iklim akan persisten dalam beberapa abad, meskipun emisi GRK telah berhenti," jelasnya.

Untuk itu, kata dia, dilakukanlah program Proklim, dimana tujuannya yakni meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan serta mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Ia menjelaskan, ProKlim harus mencapai target 20.000 desa hingga tahun 2024 mendatang. Untuk mencapai target perlu kolaborasi dengan berbagai pihak (misal Proper, dan sebagainya). Pola pemberian penghargaan  ProKlim perlu dimodifikasi.

Kemudian, penguatan Proklim secara konseptual dengan panduan dan demo-demo plot diantaranya Kampung kota, urban environment, sampah, dan ekowisata TN/TWA/CA. Total dibuat lk 3.000 desa hingga 2022 nanti.

"Peningkatan peran ProKlim, upaya bersama adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai suatu pendekatan bottom up dalam program ketahanan iklim di tingkat lokal," pungkasnya. (OL-2)