PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat memprioritaskan pelayanan publik menjadi target tahun ini. Salah satu wujud dari program tersebut, dibangunnya pusat layanan publik berupa Mal Pelayanan Publik (MPP) dan ditargetkan beroperasi tahun ini.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan, sejak 2019 lalu Pemkab Purwakarta membangunan pusat pelayanan publik. Progress pembangunannya sudah hampir 100 persen. Nantinya, di MPP yang dibangun di Jalan Jendral Sudirman ini ditargetkan terdapat sedikitnya 100 pelayanan.
"Saat ini, pembangunannya sudah memasuki tahap akhir," kata Anne Ratna Mustika saat meninjau finishing pembangunan gedung MPP, Senin (24/8).
Dikatakan Anne, seharusnya bangunan MPP sudah beroperasi. Karena, rencana awalnya akan diresmikan pada Juli lalu, yang bertepatan dengan hari jadi Purwakarta. Namun, karena adanya pandemi covid, terjadi kemunduran waktu, baik dari sisi pengerjaan pembangunannya maupun operasionalnya.
Anne mengaku, Pemkab Purwakarta memiliki misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Bahkan, misi tersebut, juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
"Untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan, itu lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik," ungkap Anne.
Program tersebut, menurut Anne, merupakan bentuk ikhtiar pemerintah daerah dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi," ungkapnya
Anne menambahkan, pelayanan yang ada di MPP ini nantinya lebih banyak yang berkaitan dengan layanan pembuatan dokumen. Misalnya, pembuatan KTP, KK, perizinan dan dokumen penting lainnya. Jadi, pelayanan-pelayanan yang biasanya dilakukan di masing-masing dinas, kedepan cukup dilakukan di satu lokasi.
"Pemkab bekerjasama dengan lembaga vertikal. Dengan imigrasi misalnya. Jadi, nantinya masyarakat Purwakarta bisa membuat passport cukup di MPP. MPP juga terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan hemat waktu," pungkasnya. (OL-13).
Baca Juga: Tim Puslabfor Bawa Abu Arang Dari Olah TKP Kejagung
