Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat memprioritaskan pelayanan publik menjadi target tahun ini. Salah satu wujud dari program tersebut, dibangunnya pusat layanan publik berupa Mal Pelayanan Publik (MPP) dan ditargetkan beroperasi tahun ini.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan, sejak 2019 lalu Pemkab Purwakarta membangunan pusat pelayanan publik. Progress pembangunannya sudah hampir 100 persen. Nantinya, di MPP yang dibangun di Jalan Jendral Sudirman ini ditargetkan terdapat sedikitnya 100 pelayanan.
"Saat ini, pembangunannya sudah memasuki tahap akhir," kata Anne Ratna Mustika saat meninjau finishing pembangunan gedung MPP, Senin (24/8).
Dikatakan Anne, seharusnya bangunan MPP sudah beroperasi. Karena, rencana awalnya akan diresmikan pada Juli lalu, yang bertepatan dengan hari jadi Purwakarta. Namun, karena adanya pandemi covid, terjadi kemunduran waktu, baik dari sisi pengerjaan pembangunannya maupun operasionalnya.
Anne mengaku, Pemkab Purwakarta memiliki misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Bahkan, misi tersebut, juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
"Untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan, itu lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik," ungkap Anne.
Program tersebut, menurut Anne, merupakan bentuk ikhtiar pemerintah daerah dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi," ungkapnya
Anne menambahkan, pelayanan yang ada di MPP ini nantinya lebih banyak yang berkaitan dengan layanan pembuatan dokumen. Misalnya, pembuatan KTP, KK, perizinan dan dokumen penting lainnya. Jadi, pelayanan-pelayanan yang biasanya dilakukan di masing-masing dinas, kedepan cukup dilakukan di satu lokasi.
"Pemkab bekerjasama dengan lembaga vertikal. Dengan imigrasi misalnya. Jadi, nantinya masyarakat Purwakarta bisa membuat passport cukup di MPP. MPP juga terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan hemat waktu," pungkasnya. (OL-13).
Baca Juga: Tim Puslabfor Bawa Abu Arang Dari Olah TKP Kejagung
Aksi kekerasan yang dilakukan di rumah pelaku, dan direkam sendiri menggunakan ponsel, lalu disebarkan sebagai bentuk intimidasi kepada istrinya yang tengah menggugat cerai.
Pada 2024, Kasus DBD di Kabupaten Purwakarta sebanyak 1,088 dengan 14 kematian.
Jambore bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga latihan karakter.
Massa yang berkumpul di depan Kampus UPI Jalan Veteran Purwakarta, kemudian bergerak melakukan long march, menyusuri jalan protokol, Purwakarta.
YL hanya bisa pasrah saat dibawa polisi untuk dibawa Ke Mapolres Purwakarta.
Job Fair diharapkan menjadi langkah yang cukup efektif untuk mengurangi angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved