Pemrov Sumut Atur Produktivitas Kambing dan Domba

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan sejumlah kebijakan khusus untuk melindungi para peternak kambing dan domba di daerahnya yang ikut tertekan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengatakan, pemprov sudah menghimpun berbagai masalah yang dihadapi para petani kambing dan domba selama masa pandemi.

"Pertumbuhan ekonomi yang lesu mengakibatkan permintaan juga ikut menurun," ungkapnya, Rabu (19/8).

Dia memaparkan, selama ini kambing dan domba merupakan salah satu komoditas ternak Sumut yang diminati provinsi lain hingga negara tetangga. Itu karena kambing dan domba asal Sumut memiliki kualitas baik sehingga mempunyai daya saing yang cukup kuat di pasar.

Namun, pemprov menilai produktivitas masih perlu digenjot untuk menjadikan Sumut sebagai Lumbung Ternak Domba Nasional pada 2023. Apalagi saat ini terjadi penurunan penjualan ternak sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Untuk itu, pemprov telah mengeluarkan sejumlah kebijakan khusus untuk mendorong produktivitas dan penjualan kambing dan domba. Yang mana sebagian besar dari kebijakan tersebut sudah dan sedang direalisasikan saat ini.

Dari sisi anggaran, para peternak kambing dan domba menjadi bagian dari pelaku usaha yang disasar program stimulus ekonomi di sektor peternakan. Anggaran stimulus ekonomi untuk penanganan dampak ekonomi senilai total Rp117 miliar telah dialokasikan melalui refocusing anggaran tahap II.

Dari sisi regulasi, Dinas Peternakan telah diinstruksikan untuk mendatangkan bibit bantuan ternak hanya dari dalam Sumut agar para peternak di provinsi ini bisa terbantu. Pemprov juga sedang memersiapkan regulasi tentang izin keluar masuk kambing dan domba ke Sumut.

Dari sisi produksi, pemprov meningkatkan aktivitas program balai pendidikan dan pelatihan ternak kambing dan domba di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas. Pengembangan sentra-sentra ternak kambing dan domba juga diupayakan dengan menciptakan sistem peternakan yang terintegrasi dari
hulu ke hilir.

Pemprov juga sudah meminta para pengusaha untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi ini sebagai alasan untuk menekan peternak menurunkan harga penjualan ternaknya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut Muhammad Azhar memastikan pengadaan bantuan bibit ternak kambing dan domba tidak berasal dari luar provinsinya.

Tahun ini sebanyak Rp2,5 miliar anggaran untuk pembelian bantuan bibit ternak kambing dan domba digulirkan untuk merangsang peternak lebih giat dan meringankan beban di masa pandemi. Pihaknya juga sedang memersiapkan draft regulasi izin keluar masuk ternak kambing dan domba.

Regulasi ini menurutnya memang dibutuhkan karena di lapangan pihaknya sering menemukan kambing dan domba dikirim ke berbagai daerah dengan harga yang hanya ditentukan pengusaha. Dan kondisi itu merugikan peternak.

Selain kebijakan-kebijakan khusus yang dikeluarkan pemprov, dia juga meminta agar setiap kabupaten/kota memiliki asosiasi ternak domba dan kambing. Hal ini memudahkan komunikasi sesama peternak dan antara pemerintah daerah dengan peternak.

Sumut sendiri saat ini memiliki populasi domba sebanyak 885.000 ekor dan Kambing 701.000 ekor. Untuk mendukung Sumut menjadi Lumbung Ternak Domba Nasiona,  Pemerintah pusat telah memberikan bantuan ternak kambing sebanyak 350 ekor.

"Mudah-mudahan dengan sinergi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, kita pasti bisa mewujudkan Sumut sebagai Lumbung Ternak Domba Nasional pada tahun 2023," pungkasnya.(OL-13)