Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian RI bergegas menyempurnakan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Provinsi Sumatra Barat. Bergabung pada gugus tugas Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) guna menyongsong pembangunan pertanian era industrialisasi 4.0. Syaratnya, tersedia data akurat dan terkini BPP untuk terhubung ke pusat data pertanian, Agriculture War Room (AWR) di Jakarta.
Upaya tersebut ditempuh Kementan dengan kegiatan 'Pengawalan Laporan Utama KostraTani di BPP' oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) di Pasaman Barat (Pasbar) pada Jumat (14/8) petang. Kegiatan serupa berlangsung simultan di Provinsi Lampung dan Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Pasaman Barat, Sukarli, menyambut antusias Gerakan KostraTani oleh BPPSDMP untuk menyempurnakan fungsi BPP. Dia optimistis pihak-pihak terkait dan para pemangku kepentingan di Pasbar akan terlibat aktif mendukung kinerja BPP KostraTani.
"Pertanian Pasaman Barat memiliki potensi besar. Petani didampingi penyuluh, tetap produktif di tengah pandemi covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," kata Sukarli saat membuka kegiatan yang digelar oleh Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan BPPSDMP).
Baca juga: Kostratani Bangun SDM Pertanian Tangguh di Banjar, Jawa Barat
Balai Veteriner Bukittinggi, unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) selaku pembina dan pendamping BPP model KostraTani di Sumatera Barat berperan aktif menggerakkan penyuluh, fungsional dan Admin IT mengikuti kegiatan sosialisasi.
"KostraTani berperan penting dalam pengambilan kebijakan strategis pertanian dari tingkat kecamatan. Digagas oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menggerakkan potensi pertanian seluruh Indonesia, tak terkecuali Sumatera Barat maupun Pasbar," kata Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian - Pusluhtan BPPSDMP I Wayan Ediana saat sosialisasi input data.
Hal itu, imbuh Wayan, mengacu pada instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang berharap 1.000 BPP selaku model KostraTani dapat melaporkan data dan pantauan lapangan real time ke dashboard AWR pada HUT Kemerdekaan RI ke-75, 17 Agustus 2020.
"Sarana dan prasarana BPP yang harus dilengkapi berupa penyajian data dashboard informasi di BPP dan mengisi 53 form tentang profil BPP," ucap I Wayan Ediana mengutip arahan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi melalui keterangan tertulis dari Pusluhtan, Jumat (14/8).
Sementara data yang dibutuhkan petani dari BPP meliputi perkembangan curah hujan, informasi perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT), informasi harga komoditas lima tahun terakhir dan informasi lahan kering.
"KostraTani didisain dan dikembangkan untuk menjawab tantangan, mengatasi kendala dan manfaatkan peluang dengan melibatkan semua pihak terkait berperan aktif membangun pertanian dari desa hingga kecamatan di seluruh Indonesia," tutur Ediana.
Ke depan, melalui AWR, penyuluh BPP KostraTani diminta melaporkan kegiatan lapangan secara online ke website http://laporanutama.pertanian.go.id. tentang laporan pertanaman padi, jagung dan kedelai disingkat Pajale.
"Kegiatan input data seminggu sekali, setiap hari Jumat pagi, sebagai akumulasi kegiatan dalam satu minggu, jangan menjumlahkan menjadi data per minggu, karena secara sistem akan menjumlah sendiri," pungkasnya.(OL-5)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Fastrex hadir sebagai solusi atas sulitnya mobilisasi hasil panen di medan yang sering kali memiliki kontur tanah tidak rata.
PENYALURAN pupuk bersubsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga perbaikan sistem irigasi, dianggap menjadi fondasi penting dalam transisi pertanian.
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved