Tidak Goyah karena Wabah

PANDEMI dan investasi tidak saling memengaruhi. Kondisi itulah yang dirasakan Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat itu menyatakan investasi yang masuk ke wilayahnya
selama enam bulan terakhir mencapai Rp57 triliun. “Jumlah itu melebihi target kami yang dipatok sebelum pandemi, besarnya Rp50 triliun.”

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Cianjur, kemarin, Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil--mengaku sempat ketar-ketir karena pandemi diprediksi berdampak buruk
pada iklim investasi.

“Ternyata tidak. Kajian terakhir melaporkan ekonomi Jabar dalam kategori baik. Posisi Jabar berdasar kajian pemerintah pusat berada pada kuadran I, yang berarti cukup
baik dari sisi ekonomi dan kesehatan,” tandasnya.

Bangka Belitung juga membawa kabar optimistis. Ekspor terus berjalan, baik tambang maupun hasil bumi. “Perajin dan pengusaha mampu bekerja sama mengirim lidi nipah ke
luar negeri. Yang terdekat, empat kontainer lidi nipah akan dikirim ke Nepal,” kata Gubernur Erzaldi Rosman Djohan.

Dia berharap dinas terkait mampu menginventarisasi potensi ekspor dari kawasan perdesaan. “Lakukan pembinaan dan pendampingan dengan baik sehingga ekonomi
warga desa, terutama petani, meningkat,” tandasnya.

Ekspor dari Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, juga kembali dilakukan setelah wilayah itu memasuki zona hijau. Kemarin, 20 ton ikan cakalang diekspor ke Korea
Selatan. Beberapa hari ke depan, giliran tuna sashimi yang akan dikirim ke Jepang.

“Selama pandemi, PT Karya Cipta Buana Sentosa hanya mengirim ke Bali dan Surabaya. Setelah zona hijau, kapal dari luar negeri bisa datang, dan ekspor berjalan lagi,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Paulus Bangkur.

PT Karya Cipta adalah eksportir. Mereka 100% menerima ikan dari nelayan lokal. Di Sikka ada 25 kapal pemancing cakalang dan 42 kapal kecil.

Sementara itu, untuk membantu pemulihan ekonomi warga, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru memilih memberikan pemutihan denda pajak kendaraan. “Masa tunggakan tidak jadi masalah. Satu, dua, atau tiga tahun, tetap kita beri keringanan. Tidak ada denda,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga tidak membiarkan pekerja formal dan nonformal terpuruk karena pandemi. Bantuan Rp600 ribu per bulan untuk tiga bulan digulirkan.

“Jumlah pekerja yang dibantu mencapai 32.317 orang. Dana dari APBD Papua Barat 2020 itu diserahkan kepada 13 kabupaten dan kota,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
Frederik Yan Saidui. (BB/RF/GL/DW/MS/N-3)