Kasus Penyimpangan Bansos di Riau Diusut

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Riau mengusut tujuh kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) covid-19. Sebagian besar modus penyimpangan berupa pemotongan dana untuk masyarakat penerima.

“Penyimpangan bansos yang kami tangani seluruhnya ada tujuh kasus, ditangani penyidik polda dan polres,” kata Kepa la Bidang Humas Polda Riau Komisaris Besar (Kombes) Sunarto
di Pekanbaru, kemarin.

Di antara kasus penimpangan tersebut, yakni bansos, yang se harusnya untuk 125 keluarga di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, yang dibagikan kepada 250 keluarga.
Kemudian, kasus serupa di Desa Sangkur Indah, Kecamat an Pagaran Tapa, Rokan Hulu. Dana BLT jatah untuk 145 keluarga yang berhak, dibagikan kepada 213 keluarga. Kasus lainnya ialah pemotongan BLT dana desa untuk 19 keluarga oleh ketua RT di Desa Bu kit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Penyimpangan lainnya ialah pe motongan BLT dana desa se besar 50% oleh Kepala Desa Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. BLT yang seharusnya
Rp600 per keluarga, hanya diberikan Rp300 ribu.

Sementara itu, Pemerintah Pro vinsi Jawa Barat (Jabar) memantau kesiapan penyaluran bansos tahap II untuk masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Kota Tasikmalaya. Pemantauan
dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, untuk memastikan penyaluran dapat berjalan lancar. Ia, antara lain, meninjau gudang bulog dan kantor pos
karena bantuan tengah dikemas dan dijadwalkan mulai disalurkan hari ini.

Di Kota Pematangsiantar, Su matra Utara, Wali Kota Hefriansyah meminta para camat dan lurah memastikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) ba gi masyarakat terdampak pandemi
covid-19 tepat sasaran dan penerimanya memenuhi kriteria. JPS itu berasal dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. (RK/AD/AP/X-10)