Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Para pelajar dan masyarakat umum di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan mahalnya biaya rapid test. Padahal semua orang yang hendak bepergian ke daerah lain harus menyertakan keterangan hasil rapid test.
Gubernur NTT, Victor Laiskodat telah mengumumkan tidak ada biaya rapid test yang dibebankan pada pelaku perjalanan dalam wilayah NTT. Namun rumah sakit yang ada di kota pariwisata Labuan Bajo tetap memungut biaya.
Biaya rapid test di Mabar bervariasi, mulai Rp350 ribu hingga Rp550 per orang. Sementara hasil tes hanya berlaku untuk tiga hari.
Baca juga: Ratusan Nelayan Muba Diverifikasi Kemen ESDM Konversi BBM ke BBG
Mahasiswa lainnya, Risal Junaedi yang hendak bertolak menuju Yogyakarta membenarkan pernyataan Ahamadi. "Mahal sekali dan itu pun berlakunya hanya tiga hari. Ini menyulitkan sebab tidak semua orang pergi menggunakan moda angkutan udara," ujar Risal.
Ahamadi menambahkan jika dia minta keterangan kesehatan yang bisa berlakuan hingga seminggu maka biayanya naik menjadi Rp750 ribu per orang. "Kita minta kebijakan pemerintah terhadap pungutan biaya rapid test. Kami menilai biayanya sangat mahal," tukas Ahamadi.
Kepala Dinas Kesehatan Mabar Paul Mami menyebut bahwa penetapan biaya rapid test sejauh ini belum dilakukan untuk umum.
"Kalau edaran Menteri Kesehatan, biayanya Rp150 ribu per orang. Saat ini kami masih membahas tentang ketetapan biaya rapid test," ucap Paul.
Untuk rumah sakit swasta, lanjutnya, sudah ditegur. "Saya minta mereka ikut surat edaran dari Menteri Kesehatan," imbuhnya.
Dia mengaku rapid test yang dilakukan RSUD Komodo memang hanya untuk pasien covid-19 dan belum bisa diberlakukan untuk umum. "Rencananya dalam satu pekan ke depan sudah bisa dibuka untuk umum," pungkasnya. (OL-14)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
SENTRA Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polres Kebumen, Jawa Tengah, memastikan setiap makanan MBG yang akan disalurkan kepada penerima manfaat telah melalui proses rapid test.
Vulvovaginitis yang bergejala keputihan, nyeri, dan gatal amatlah mengganggu. Ketepatan diagnosis menentukan efektivitas pengobatannya.
Testing dan tracer dilakukan untuk Mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Gus Muhaimin mendesak aparat kepolisian dan dinas terkait untuk mengusut temuan ribuan limbah bekas alat tes antigen di sepanjang pantai di Selat Bali.
Akses tes Covid-19 yang cepat dan andal, dan mengurangi penyebaran infeksi seiring semakin banyaknya orang kembali melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tarif baru untuk layanan Rapid Test Antigen di Stasiun dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp35.000.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved