Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan korporasi petani akan menjadi basis pengembangan kawasan lumbung pangan nasional (food estate) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 165.000 hektar, dengan mengoptimalkan peran kelompok tani (Poktan) didampingi penyuluh pertanian.
Untuk mendukung target Jokowi, Kementerian Pertanian RI melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP),khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) mengerahkan sejumlah penyuluh pusat sejak Selasa (7/7) untuk koordinasi dengan dinas pertanian di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Langkah Pusluhtan di bawah koordinasi Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi melaksanakan instruksi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo. Mentan Syahrul mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kamis (9/7) saat meninjau persiapan pengembangan food estate di Kalteng.
"Para petani yang menggarap lahan dan peternakan itu selanjutnya akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani, dengan terlebih dahulu difasilitasi baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya," kata Jokowi pada peninjauan pertama di Kabupaten Kapuas yang didampingi Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kamis (9/7).
Lokasi pertama yang ditinjau Presiden Jokowi adalah Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup. Jokowi menyimak paparan yang dipandu Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, dilanjutkan meninjau lahan yang akan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut. Lahan potensial di Kapuas sekitar 20.704 hektar, dari jumlah tersebut yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.
"Tahun ini inshaa Allah akan kita selesaikan sekitar 30 ribu hektare terlebih dahulu. Kemudian dalam 1,5 sampai maksimal 2 tahun ditambah lagi 148.000 hektare, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," kata Jokowi.
Setelah Kapuas, Jokowi bersama Mentan Syahrul, Menhan Prabowo Subianto dan menteri terkait lainnya meninjau lokasi pengembangan food estate di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau. Potensi lahan 10.000 hektar.
"Kementan dan kementerian terkait akan mempercepat pengembangan food estate berbasis korporasi dengan konsep klaster, mencakup semua komoditas pangan, bukan hanya padi dan jagung," lapor Mentan Syahrul pada Presiden Jokowi di Kabupaten Kapuas.
Menurutnya, Kementan fokus pada penataan kawasan, dukungan prasarana, sarana, pengembangan SDM dan korporasi petani dengan pengembangan subsistem hulu dan penyiapan lahan dengan pola intensifikasi pertanian.
Hari-hari ini penyuluh Kementan melakukan sinergi daerah dan pusat di Kalteng, di bawah kendali Kepala Pusluhtan Leli Nuryati. Koordinasi lapangan dipimpin Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, I Wayan Ediana di Kabupaten Kapuas diperkuat oleh Kasubbid Kelembagaan Petani, Dwi Hayanti di Kabupaten Pulang Pisau.
"Tim teknis Kapuas sejak Selasa koordinasi dengan Distan Kapuas, dterima oleh Sekdis Riduanto. Agenda pertama membahas validasi kelembagaan petani dan KEP," kata I Wayan Ediana.
Agenda kedua, identifikasi potensi wilayah pertanian di enam kecamatan yang menjadi sentra pengembangan food estate tahap pertama. Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) bertujuan mengetahui semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) serta kelembagaan ekonomi pendukung lainnya seperti BUMDes, koperasi dan lainnya.
"Tim bergerak ke masing-masing wilayah BPP di tiap kecamatan. Tujuannya, konsolidasi, validasi data dan fakta pendukung lainn, dengan menghadirkan seluruh penyuluh di tiap wilayah kerja BPP," kata dia.
Menurutnya, untuk tahap pertama teridentifikasi lima dari enam kecamatan di Kapuas untuk pendampingan oleh penyuluh pusat. Mugi Lestari di Kecamatan Bataguh; Wellyana Sitanggang di Kecamatan Kapuas Murung dan Pulau Petak; Yulia Tri Sedyowati di Kecamatan Kapuas Timur; dan Inang Sariyati di Kecamatan Tamban Catur.
"BPP di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau akan hadirkan seluruh penyuluh di wilayah kerjanya berikut ketua Poktan, Gapoktan dan KEP tanpa mengabaikan Protokol Kesehatan untuk menangkal Corona," kata I Wayan Ediana. (OL-13)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved