Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KAWASAN kumuh di Panjunan, Kota Cirebon bakal ditata ulang. Untuk itu Pemkot Cirebon pada 2 Juli mendatang akan melakukan sosialisasi pengentasan kawasan kumuh di sana.
Kepala bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Khaerul Bahtiar, menjelaskan pelaksanaan sosialisasi seharusnya dilakukan sekitar tiga bulan yang lalu. Pihaknya kemudian menggelar rapat bersama dengan instansi terkait lainnya dan menyetujui pelaksanaan sosialisasi pengentasan kawasan kumuh di Panjunan akan dilakukan 2 Juli mendatang.
"Saat ini kita mengejar ketertinggalan. Tiga bulan stagnan," ungkap Khaerul. Setelah sepakat, maka hasil kesepakatan akan tertuang dalam berita acara kesepakatan. Selanjutnya tim appresial akan turun untuk melakukan penilaian terhadap nilai kompensasi yang akan diberikan kepada warga terdampak.
"Mereka juga akan memberikan penjelasan kepada warga tentang kompensasi atau uang kerohiman," ungkap Khaerul.
Untuk penuntasan kawasan kumuh di Panjunan APBD Kota Cirebon telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 85 kepala keluarga dari 105 rumah yang terdampak pengentasan kawasan kumuh di pesisir Panjunan. Dana tersebut merupakan cost sharing yang dianggarkan Pemkot Cirebon untuk mengentasan kawasan kumuh di Kota Cirebon.
Seperti diberitakan, pengengatasan kawasan kumuh di Panjunan merupakan bagian dari program kota tanpa kumuh (Kotaku). Penataan Kotaku dilakukan di RW 01 dan RW 10 Kelurahan Panjunan dengan anggaran Rp 10 miliar yang berasal dari Kementrian PUPR. Penataan yang dilakukan diantaranya peningkatan drainase, peningkatan jembatan, pembuatan TPS 3R, pembuatan IPAL komunal, pedestrian, ruang terbuka publik, pekerjaan proteksi kebakaran dan lainnya.
Adanya pandemi Covid-19 membuat penataan kawasah kumuh Panjunan tertunda. Dari rencana April sudah dimulai, mundur hingga akan dilakukan sosialisasi pada 2 Juli mendatang. (OL-13)
Baca Juga: Kota Malang Inginkan Bebas Kawasan Kumuh di 2020
Besaran Rp451 juta itu akan digunakan per kelurahan atau per rukun warga tergantu dari kajian dan penyesuaian yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta
Ada empat prioritas permasalahan yang harus dientaskan seperti kemacetan, kampung kumuh, banjir, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI berencana menata 11 rukun warga (RW). Penataan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, ia meminta persoalan kawasan kumuh menjadi fokus perhatian untuk segera dituntaskan.
“Kampung kota Jakarta mulai dibenahi secara bertahap melalui proses pelibatan dan pemberdayaan warga."
Berdasarkan data BPS DKI, pada 2017 terdapat 445 RW yang terkategorisasi kumuh atau 16,2%. Lalu, jumlahnya berkurang menjadi 225 RW atau 14,4% pada 2022.
Harga cabai rawit merah saat ini dijual Rp100 ribu per kilogram.
Sebanyak lima kabupaten dan kota di Cirebon sepakat untuk menyatukan potensi wisata untuk ditawarkan kepada wisatawan dalam wadah wisata Cirebon Raya
Bentani Hotel and Residence Cirebon menghadirkan nuansa otomotif yang unik ala film fast & furious
Pajama's Party merupakan salah satu cara untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman.
Penambahan bertujuan agar wisatawan dapat lebih mengetahui sejarah Goa Sunyaragi.
Tahun depan Kota Cirebon memiliki sejumlah destinasi wisata baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved