Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGI warga terdampak pandemi covid-19 yang hendak mengambil Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Jika tidak mengenakan masker tidak dilayani. Demikian ditegaskan oleh Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf Frans Kishin Panjaitan diwakili Danramil 01/Siantar Utara Kapten Inf Prawoto saat meninjau langsung penyaluran JPS tahap III Kota Pematangsiantar, Senin (29/6).
"Apabila membeli sembako, belilah di warung-warung dekat rumah agar perekonomian rakyat berputar," harap Prawoto saat meninjau warga yang antri mengambil JPS Rp200 ribu.
Prawoto juga mengimbau kepada jajaran kelurahan saat menyalurkan bantuan harus mematuhi protokol kesehatan. Termasuk warga yang menerima bantuan harus mengenakan masker.
"Jika tidak memakai masker, tolong jangan dilayani" tegasnya.
baca juga: Media Group Fasilitasi Alat Kesehatan untuk Tenaga Medis
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar Pariaman Silaen menjelaskan, JPS tahap III Kota Pematangsiantar disalurkan kepada 26.100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di delapan kecamatan dan 53 kelurahan. Pariaman menjelaskan JPS tahap III Kota Pematangsiantar kali ini diganti menjadi uang tunai setelah di tahap I dan II berupa paket sembako. Hal itu, katanya, untuk memenuhi amanat surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang tujuannya menghindari unsur korupsi.
"Di samping itu juga diharapkan masyarakat bisa membeli di warung-warung kecil di sekitar kita supaya menghidupkan perekonomian," ujarnya. (OL-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved