Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BAGI warga terdampak pandemi covid-19 yang hendak mengambil Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Jika tidak mengenakan masker tidak dilayani. Demikian ditegaskan oleh Komandan Kodim 0207/Simalungun Letkol Inf Frans Kishin Panjaitan diwakili Danramil 01/Siantar Utara Kapten Inf Prawoto saat meninjau langsung penyaluran JPS tahap III Kota Pematangsiantar, Senin (29/6).
"Apabila membeli sembako, belilah di warung-warung dekat rumah agar perekonomian rakyat berputar," harap Prawoto saat meninjau warga yang antri mengambil JPS Rp200 ribu.
Prawoto juga mengimbau kepada jajaran kelurahan saat menyalurkan bantuan harus mematuhi protokol kesehatan. Termasuk warga yang menerima bantuan harus mengenakan masker.
"Jika tidak memakai masker, tolong jangan dilayani" tegasnya.
baca juga: Media Group Fasilitasi Alat Kesehatan untuk Tenaga Medis
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Pematangsiantar Pariaman Silaen menjelaskan, JPS tahap III Kota Pematangsiantar disalurkan kepada 26.100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di delapan kecamatan dan 53 kelurahan. Pariaman menjelaskan JPS tahap III Kota Pematangsiantar kali ini diganti menjadi uang tunai setelah di tahap I dan II berupa paket sembako. Hal itu, katanya, untuk memenuhi amanat surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang tujuannya menghindari unsur korupsi.
"Di samping itu juga diharapkan masyarakat bisa membeli di warung-warung kecil di sekitar kita supaya menghidupkan perekonomian," ujarnya. (OL-3)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved