Pemda Kota Sorong Gratiskan Rapid Test bagi Pelajar dan Mahasiswa

Wali Kota Sorong, Drs.Lambert Jitmau, menggratiskan biaya rapid test bagi para pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan studi keluar daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Jubir Satgas Covid-19 Kota Sorong, Rudy R Laku.

"Sesuai kebijakan bapak Wali Kota Sorong, beliau memberikan kesempatan kepada masyarakat kota Sorong untuk mendapatkan rapid test gratis. Yang berhak mendapat rapid test gratis adalah orang-orang yang hendak melakukan perjalanan keluar, dengan kriteria pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan di luar kota Sorong," ujar Rudy, Selasa, (23/6).

Selain pelajar dan mahasiswa, rapid test gratis juga diberikan kepada masyarakat umum yang ekonomi lemah, yang akan melaksanakan perjalanan dengan menggunakan kapal laut.

"Jadi, kalau ada warga kategori ekonomi lemah, tapi naik pesawat itu tidak diberikan. Sekali lagi saya sampaikan, rapid test gratis hanya pelajar, mahasiswa, dan masyarakat ekonomi lemah yang hendak melakukan perjalanan keluar dengan kapal. Kalau pelajar bisa menggunakan kapal laut maupun pesawat," lanjutnya.

Warga yang akan mengikuti rapid test gratis, imbuhnya, silakan datangi posko Satgas Covid-19 di kantor Wali Kota Sorong. Selanjutnya pihak Satgas akan membuatkan surat pengantar ke Puskesmas untuk melakukan rapid test.

"Ada petugas Satgas yang akan melakukan screening, apakah yang mengajukan rapid test gratis ini betul-betul pelajar, mahasiswa, dan warga kurang mampu. Setelah memenuhi kriteria, baru dibuatkan surat pengantar ke Puskesmas sesuai domisili," jelas Rudy.

Rudy menambahkan bahwa rapid tes gratis juga diberikan kepada warga kota Sorong yang sakit dan hendak berobat ke Puskesmas.

"Setiap masyarakat yang ada di kota Sorong ketika sakit dan hendak berobat ke Puskesmas akan dilakukan rapid test gratis, entah malaria dan lain-lain. Karena itu bagian dari screening. Jadi, gratis dan bukan untuk masyarakat yang keluar, tapi untuk berobat," tandas Rudy.

Lalu, menurut Rudy, rapid test gratis tidak berlaku untuk PNS dan TNI-Polri karena bukan bagian dari masyarakat ekonomi lemah. (OL-14)