Pemkab Dairi Paparkan Persiapan Sambut New Normal ke DPRD Sumut

SEJUMLAH anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) Covid-19 mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Dairi.

Pemerintah Kabupaten Dairi pun segera memaparkan beberapa persiapan dan penangananmemutus rantai penyebaran covid-19 kepada DPRD yang sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayahnya, Kamis (4/6).

Kunker itu diikuti oleh Ketua Pansus Covid-19 DPRD Provinsi Sumut, Akbar Himawan Buchari bersama anggota Pansus di antaranya Tuahman Fransiscus Purba (NasDem), Meryl Rouli Saragih (PDIP), Sugianto Makmur (PDIP), Tya Ayu Anggraini (Gerindra), Dedi Iskandar (PKS), serta Tim Ahli Pansus Ronggur Raja Doli Simorangkir dan Aswan Jaya.

Kedatangan mereka disambut oleh Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Dairi.

Bupati Eddy menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penanganan covid19 melalui strategi preventif dalam menekan penyebaran covid-19, dengan menerbitkan beberapa aturan di antaranya surat edaran Bupati Dairi tentang penetapan belajar dari rumah bagi seluruh siswa di Kabupaten Dairi, pembatasan waktu operasional pusat pasar Sidikalang serta melakukan rapid test kepada beberapa petugas kesehatan dan masyarakat Kabupaten Dairi.

"Seperti yang kita alami dampak pandemi covid-19 ini sangat berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan baik sosial dan budaya serta perputaran ekonomi masyarakat. Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat Kabupaten Dairi melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19," kata Edy Berutu.

Struktur anggaran APBD Kabupaten Dairi untuk anggaran 2020 sekitar Rp1, 2 triliun yang dibagi untuk refocussing sebesar lebih dari Rp58 m terdiri dari penanganan kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana  termasuk publikasi informasi, pengadaan alat kesehatan dan barang medis habis pakai, biaya operasional pokja dalam gugus tugas, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi.

"Sejak awal dalam penanganan covid-19 ini, Inspektorat Kabupaten Dairi melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap penggunaan dana refocussing covid-19 sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 1 tahun 2020," ujarnya.

Baca juga: Menko Polhukam dan Mendagri Pantau Penerapan New Normal

Saat ini, Dairi menuju wilayah hijau dan siap-siap memasuki kenormalan baru. Berbagai upaya untuk mencegah penyebaran covid-19 pun dilakukan, salah satunya dengan mendirikan pos pemeriksaan di perbatasan Kabupaten Dairi dengan Kabupaten tetangga untuk memantau pelaku perjalanan (PP).

Setelah dilakukan pemeriksaan bila ditemukan gejala atau pelaku perjalanan datang dari zona merah diwajibkan melakukan isolasi yang tempatnya telah disiapkan di Taman Wisata Iman.

"Secara berjenjang Pemerintah Desa juga mendirikan pos untuk mengidentifikasi masyarakat yang datang dari luar yang dikelola melalui aplikasi buatan Tim Kominfo Kab Dairi," tuturnya.

Terkait pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat, Eddy Berutu menyebutkan masyarakat Dairi yang terdata telah menerima bantuan sosial BST Kemensos, BLT Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Dairi juga menyalurkan Bantuan Sosial Tunai Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Dairi yang sasarannya kepada masyarakat terdampak yang tidak tercover sebagai penerima BST Kemensos dan BLT Dana Desa.

"Pemkab Dairi menganggarkan dari APBD Dairi sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, penerima bantuan dipastikan tidak menerima bantuan lainnya baik BST Kemensos maupun BLT Dana Desa," jelasnya.

Kemudian untuk penyaluran bantuan sosial sembako Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Gugus Tugas telah juga menyiapkan sebuah aplikasi untuk deteksi pencegahan tumpang tindih penerima bantuan sosial dari berbagai sumber sekaligus otomasi pelaporan penyalurannya.

Dengan aplikasi ini penyaluran dapat dipantau dengan tepat sasaran dan menghasilkan laporan yang tertib. Eddy Berutu mengharapkan dukungan dari DPRD Provinsi Sumut baik dalam penanganan covid 19 dan juga terkait pembangunan di Kabupaten Dairi.

"Kami senantiasa memohon dukungan dan masukan dari anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita akan memasuki masa recovery. Saat ini belanja pembangunan banyak diarahkan untuk penanganan covid-19 dan setelah wabah ini berlalu di masa recovery kiranya Dewan yang terhormat dapat membantu pembangunan di Kabupaten Dairi melalui APBD Provinsi Sumut," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Pansus Covid-19 DPRD Provinsi Sumut, Akbar Himawan Buchari menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Pemkab Dairi. Upaya ini dapat menjadi acuan bagi daerah lainnya dalam melakukan percepatan penanganan covid-19 khususnya penyaluran bantuan sosial.

"Kami juga ingin mengetahui data jaring sosial dan data penyaluran bantuan dari Pemprov. Data ini perlu diketahui sebagai acuan agar terjalin sinergitas dan keseragaman antara Pemkab Dairi dan Pemprov sehingga covid-19 ini dapat kita tangani bersama," ujar Akbar.(OL-5)