Kegiatan Sosial-Agama belum Boleh

PENGURUS atau penanggung jawab tempat ibadah yang telah difungsikan kembali menjelang kenormalan baru harus memastikan protokol kesehatan selama peribadatan diterapkan dengan ketat. Sementara itu, kegiatan sosial keagamaan belum boleh dilakukan.

Instruksi penerapan protokol kesehatan selama ibadah, yang disampaikan kepada para penanggung jawab tempat ibadah, antara lain dikeluarkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar, melalui Surat Edaran Nomor 624/II/2020 tertanggal 3 Juni 2020. Di Kabupaten OKI, Sumatra Selatan, masjid dan tempat ibadah lainnya telah dibuka sejak Rabu (3/6).

Berdasarkan surat edaran itu, selain pengurus rumah ibadah diwajibkan menyediakan peralatan protokol kesehatan, jemaah juga harus menaati sejumlah aturan. “Bagi jemaah yang akan melaksanakan kegiatan ibadah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker sejak dari rumah, membawa sajadah sendiri, rutin mencuci tangan, menjaga jarak, serta dilarang berkerumun,” katanya, kemarin.

Bupati Iskandar juga menjelaskan mereka yang rentan tertular covid-19 tidak diperkenankan memasuki masjid. Bahkan, penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilihat dari kondisi riil lingkungan rumah ibadah terhadap covid-19.

Meski suatu wilayah dinyatakan zona kuning, tapi jika di lingkungan tempat ibadah ada kasus positif covid-19, kegiatan keagamaan belum diperbolehkan. Bagi tempat ibadah yang di sekitarnya terdapat kasus positif covid-19 dan ada yang ingin melakukan ibadah berjemaah, pengurus tempat ibadah dapat mengajukan keberatan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten OKI.

“Fungsi sosial masjid dan rumah ibadah lainnya yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak, seperti pernikah­an atau pengajian, agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah peserta maksimal 20% dari kapasitas,” tegasnya.

Sementara itu, kegiatan sosial keagamaan lainnya, seperti tablig akbar, pengajian rutin di rumah ibadah, serta pertemuan sosial budaya di tempat umum dan lingkungan pribadi, belum diperbolehkan.

Payung hukum

Dalam menghadapi kenormalan baru, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menyiapkan payung hukum berupa per­aturan Wali Kota. Saat ini seluruh wilayah Sumbar masih melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 7 Juni mendatang.

“Kami menyiapkan per­aturan wali kota untuk mengatur hingga ke tingkat RW dan RT sehingga (virus korona) kita kendalikan dengan melibatkan masyarakat,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.

Saat memasuki kenormalan baru, lanjutnya, pihaknya akan membuat regulasi pengaktifan rumah ibadah, pariwisata, perdagangan, serta sektor lainnya. Setiap sektor yang berada di zona hijau boleh aktif dengan memberlakukan standar protokol kesehatan.

Oleh karena itu, Wali Kota segera mengumumkan daerah zona hijau dan zona merah.

Sementara itu, mulai hari ini seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mulai kembali bekerja di kantor setelah lama bekerja dari rumah. Oleh karena itu, pemerintah setempat telah menyiapkan penerapan tatanan baru dalam pelayanan publik sesuai protokol kesehatan pencegahan covid-19. (YH/LD//N-1)