Jabar Terapkan Pembatasan Covid-19 Berskala Mikro

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar) mulai mengimplementasikan penanganan covid-19 berskala mikro atau tingkat kelurahan/desa. Tujuannya supaya sebaran covid-19 dapat dikendalikan dan angka kematian akibat pandemi covid-19 bisa ditekan.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Berli Hamdani mengatakan penanganan berskala mikro dengan melakukan isolasi secara intensif selama 14 hari di desa/kelurahan yang masuk daerah rawan dapat mengefisienkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan covid-19.

"Semakin lamanya kita mengatasi dampak pandemi covid-19 d Jabar ini, semua sumber daya terserap hampir habis, termasuk anggaran dan SDM. Penanganan covid-19 berskala mikro juga sejalan dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) proporsional di tingkat kelurahan/desa," kata Berli dalam keterangan resminya, Senin (1/6).

Ada 267 desa dan kelurahan di Jabar memiliki pasien positif covid-19. Dari jumlah itu, kata Berli, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar mencatat ada sekitar 54 desa kritis dengan catatan kasus positif covid-19 lebih dari enam pasien per desa.

Ke-54 desa tersebut menjadi fokus Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar untuk melokalisasi pasien positif beserta kontak tracing. Pelacakan yang komprehensif pun disertai dengan pembatasan aktivitas, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan.

"Tes swab akan dilakukan sebanyak dua kali. Tes pertama dilakukan pada hari pertama penanganan dan tes selanjutnya dilakukan pada hari ke-14. Kami juga akan memobilisasi ambulans Puskesmas Keliling sebagai Mobile Covid-19 Test, mengoptimalkan Layad Rawat, MPUS, Mobile Laboratorium BIN," ucap Berli.

Berli menyatakan hasil pemeriksaan akan menjadi landasan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dalam melakukan penyekatan dan menekan potensi kontak lokal covid-19. Dengan begitu, penularan covid-19 dapat dikendalikan dan ruang gerak SARS-CoV-2 dapat terlacak.

Selain pemeriksaan, penanganan covid-19 berskala mikro di daerah rawan disertai juga dengan pemantauan kesehatan, sterilisasi rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, pengawasan orang masuk dan keluar di daerah tersebut, dan pendirian dapur umum.

Menurut Berli, petugas non-kesehatan, yaitu TP PKK kabupaten/kota setempat, Satgas Desa Siaga, relawan, TNI/POLRI, dan masyarakat sekitar, turut dalam penanganan covid-19 di kelurahan/desa yang masuk zona kritis.

Baca juga: Daerah di Jateng Buka Sekat Persiapan Menuju Normal Baru

Selama penanganan, warga yang berada di kelurahan/desa rawan covid-19 tidak diperkenankan keluar atau menerima tamu dari luar, kecuali untuk kepentingan darurat. Warga dapat beraktivitas di wilayah kelurahan/desa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Setelah isolasi 14 hari selesai, warga yang berada di kelurahan/desa rawan covid-19 menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta tanggap dan peduli pada pandemi covid-19. Di samping itu, pemantauan dan pengawasan orang masuk dan keluar, serta pemeriksaan kesehatan dan rapid test periodik akan dilakukan. (OL-14)