Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
INOVASi pelayanan dengan menggunakan kode respon ceoat (QR Code) yang dilakukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Pangkalpinang, Bangka Belitung, diapresiasi oleh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Layanan yang dinamai Self Servive QR Code System ini memberikan kemudahan masyarakat dan stakeholder untuk mendapatkan informasi mengenai status dan keadaan benda sitaan serta barang rampasan negara.
Selain itu, penunjung Rupbasan bisa menonton langsung tayangan dari videotrone yang berisikan data terkini serta alur pelayanan.
"Ini inovasi yang bagus. Saya salut karena Rupbasan Pangkalpinang memberikan kesempatan pemilik basan (benda sitaan negara) untuk melakukan perawatan mandiri dan menyediakan QR code," ujar Moko Handoko, salah satu auditor kepada Kepala Rupbasan Pangkalpinang Andri Ferly dalam komunikasi jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom, dikutip dari siaran pers Rupbasan Pangkalpinang.
Baca juga : 40 Orang di Pasar Antri Cimahi Positif Korona, Dinkes: Hoaks
Untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), Moko beralasan salah satu aspek penting yang dinilai adalah inovasi pelayanan. Sebab, berbagai instansi di lingkungan Kemenkumham pasti punya rintangannya masing-masing.
"Inovasi ini tidak melanggar SOP pusat. Ini bukti sinergi antara kondisi nyata di lapangan dengan anggaran yang terbatas sementara itu barang harus tetap dirawat," tutur Moko.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Rupbasan Pangkalpinang Andri Ferly menjelaskan perbaikan yang dilakukannya meliputi pelayanan penitipan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan yang semata-mata untuk menutup celah dari penyimpangan dan praktek pungli (pungutan liar).
"Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas memberi semangat kepada kami untuk memiliki komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi," tutur Ferly. (RO/OL-7)
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
BSKDN Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD)
Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan lahirnya pengusaha-pengusaha pendidikan yang memiliki visi mencerdaskan bangsa dan sekaligus kompetensi.
Toyota memanfaatkan momentum GIIAS untuk menampilkan jajaran kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari city car hingga mobil listrik murni.
TUMBUHAN air eceng gondok memang seringkali dianggap hama. Anggapan itu tidak sepnuhnya salah, namun bagaimana mengubah enceng gondok bisa menjadi sumber penghasilan dan solusi lingkungan?
Microsoft kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran Copilot Vision dan berbagai fitur AI eksklusif di Windows 11.
Siswa harus dipersiapkan sukses pada abad ke-21 sebagai inovator dan pemecah masalah yang kreatif sejak usia dini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved