Pemprov Jawa Barat Dituntut Lebih Tegas Jalankan PSBB

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat dituntut lebih tegas dalam  menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) skala provinsi yang saat ini memasuki tahap kedua. Terlebih, saat ini memasuki musim mudik Lebaran sehingga berpotensi terjadinya perpindahan warga kota ke desa dalam jumlah yang besar.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu, meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, lebih berani mendesak pemerintah pusat untuk konsisten dan tegas terhadap kebijakan penanganan Covid-19. 

Baca juga: Asa Penjual Takjil Menjemput Rezeki Ramadan saat Pandemi Covid-19

"Ketidaktegasan, ketidaksinkronan, dan sikap plin-plan pemerintah pusat akan membuat pemerintah daerah dan masyarakat di bawah kebingungan, dan dapat menimbulkan sikap abai atas protokol Covid-19," kata Haru di Bandung, Kami (21/5).

Dia menilai, perpanjangan PSBB di Jawa Barat harus dilakukan secara tegas dan konsisten dengan melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggarnya. "Ketegasan terhadap pelanggar harus ada," katanya.

Selain terkait mudik, ketegasan pun diperlukan untuk pembatasan salat Idulfitri dan kegiatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang. Haru menegaskan, dalam penerapan PSBB ini sudah sesuai dengan pembatasan HAM karena alasan kesehatan dan nyawa lebih utama.

"Sebagai gantinya perayaan Idulfitri secara individual tetap dapat dijalankan di rumah masing-masing. Gubernur jangan memberi opsi diberikannya izin salat Id di Jawa Barat dengan alasan adanya zona hijau," ujarnya.

Terlebih, di wilayahnya ini belum jelas terkait data penyebaran Covid-19, khususnya orang tanpa gejala (OTG). Haru menilai, adanya izin akan membuat banyak masyarakat cemburu dan abai terhadap ketegasan PSBB.

"Gubernur harus melibatkan tokoh masyarakat, khususnya agama untuk menyukseskan PSBB, lebih khusus selama perayaan Idulfitri. Karakter khas masyarakat Jawa Barat cukup patuh terhadap pemimpin informal, selain pemimpin formal," katanya.

Gubernur juga harus memastikan ketersediaan sarana-prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19, seperti APD, obat-obatan, vitamin, ruang isolasi, alat tes massal, laboratorium kesehatan, makanan bergizi dan lainnya selama momentum Idulfitri. 

"Terkait bantuan, Gubernur harus mempercepat distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak dengan terlebih dahulu melakukan pembaruan data, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan bahagia tanpa kekurangan kebutuhan pokoknya," jelasnya.

Haru pun meminta Emil mengevaluasi secara total pelaksanaan PSBB dan mulai menyusun rencana besar penanganan Covid-19 yang menyeluruh, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan dan lainnya mengingat sangat mungkin pandemi akan berlangsung dalam waktu lama. 

"Konsep new normal yang bertepatan pasca Idulfitri harus dipastikan memperhatikan banyak aspek, dengan tetap berpegang pada aspek penyelamatan nyawa dan kesehatan sebagai tujuan utama," katanya. (OL-6)