Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYALURAN bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp600 ribu di Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (19/5) mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Warga yang menerima bantuan berdesak-desakan saat mengantri.
Lurah Karsamenak, Yudi Kusumahadi mengatakan pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menahan antusiasme warga yang ingin mencairkan bansos. "Untuk pembagian bansos yang dilakukan di Karsamenak mendapatkan kuota 1.508 KK. Namun, waktunya satu hari harus selesai," katanya, Selasa (19/5)
Yudi mengatakan, pihak kelurahan sebenarnya telah membuat mekanisme pendistribusian agar tertib dan tetap sesuai protokol kesehatan yaotu pembagian dilakukan dalam beberapa shift, yaitu dari pagi hingga sore. Sementara masyarakat yang belum mendapatkan giliran dapat kembali lagi pada malam hari selepas Magrib.
"Petugas di kelurahan sudah memasang tali pembatas agar warga tetap menjaga jarak selama mengantre di luar kantor kelurahan. Akan tetapi, semua mau didahulukan dan mereka tidak ada yang mau mengalah meski kita meski kitra sudah meminta warga menjaga jarak," ujarnya.
Menurutnya, pihak kelurahan menerapkan protokol kesehatan di dalam kantor dengan membatasi warga yang masuk. Warga yang masuk kantor kelurahan tetap harus menjaga jarak.
"Antrean di luar kantor kelurahan yang berdesak-desakan. Petugas yang jumlahnya tidak sebanding dengan warga tidak bisa berbuat banyak untuk menertibkan antrean," paparnya. (R-1)
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved