Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT) minta pemerintah provinsi (Pemprov) menyiapkan skenario terburuk menghadapi pemulangan sekitar 5.000 pekerja migran ke daerah itu.
"Misalnya banyak yang terpapar korona dan juga penanganan perempuan hamil dan anak-anak," kata Sekretaris DPW Partai NasDem NTT Alexander Ofong di Kupang, Senin (18/5) sore.
Sesuai skenario yang disiapkan, para pekerja migran akan menjalani karantina terpusat di sejumlah gedung di kota tujuan antara lain Kupang, Labuan Bajo di Manggarai Barat, dan Wetabula di Sumba Barat Daya. Karantina berlangsung selama 14 hari sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke daerah asalnya masing-masing.
Namun, bagi NasDem, sebaiknya pemerintah langsung berkoordinasi dengan kabupaten dan kota asal pekerja migran sehingga setelah tiba di pelabuhan atau bandara, langsung dijemput untuk menjalani karantina di ibu kota kabupaten.
"Supaya penanangan lebih memadai karena jumlah mereka sudah berkurang," ujarnya.
Baca juga :Pekerja Migran Mulai Berdatangan di Bandara A Yani Semarang
Menurut Ofong, sejumlah yang disiapakan untuk karantina harus memiliki fasilitas yang memadai guna mengantisipasi timbulnya persoalan baru di lokasi tersebut. Fasilitas itu juga dipastikan aman dan steril.
"Hotel atau fasilitas umum yang saat ini tidak dimanfaatkan bisa dijadikan tempat karantina," tambahnya.
Pemerintah juga harus mlemastikan kesiapan tenaga dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi adanya pekerja migran yg terpapar covid-19 segera diambil langkah-langkah penanganan secara tepat.
Untuk pekerja migran, diingatkan mematuhi semua instruksi dan imbauan pemerintah terkait kepulangan mereka.
"Percayakan penanganan kepada pemerintah, sambil tetap mematuhi protokol covid-19 ketika berinteraksi mulai dari negara tempat kerja sampai ke kampung masing-masing," pungkasnya. OL-2)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved