Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT) minta pemerintah provinsi (Pemprov) menyiapkan skenario terburuk menghadapi pemulangan sekitar 5.000 pekerja migran ke daerah itu.
"Misalnya banyak yang terpapar korona dan juga penanganan perempuan hamil dan anak-anak," kata Sekretaris DPW Partai NasDem NTT Alexander Ofong di Kupang, Senin (18/5) sore.
Sesuai skenario yang disiapkan, para pekerja migran akan menjalani karantina terpusat di sejumlah gedung di kota tujuan antara lain Kupang, Labuan Bajo di Manggarai Barat, dan Wetabula di Sumba Barat Daya. Karantina berlangsung selama 14 hari sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke daerah asalnya masing-masing.
Namun, bagi NasDem, sebaiknya pemerintah langsung berkoordinasi dengan kabupaten dan kota asal pekerja migran sehingga setelah tiba di pelabuhan atau bandara, langsung dijemput untuk menjalani karantina di ibu kota kabupaten.
"Supaya penanangan lebih memadai karena jumlah mereka sudah berkurang," ujarnya.
Baca juga :Pekerja Migran Mulai Berdatangan di Bandara A Yani Semarang
Menurut Ofong, sejumlah yang disiapakan untuk karantina harus memiliki fasilitas yang memadai guna mengantisipasi timbulnya persoalan baru di lokasi tersebut. Fasilitas itu juga dipastikan aman dan steril.
"Hotel atau fasilitas umum yang saat ini tidak dimanfaatkan bisa dijadikan tempat karantina," tambahnya.
Pemerintah juga harus mlemastikan kesiapan tenaga dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi adanya pekerja migran yg terpapar covid-19 segera diambil langkah-langkah penanganan secara tepat.
Untuk pekerja migran, diingatkan mematuhi semua instruksi dan imbauan pemerintah terkait kepulangan mereka.
"Percayakan penanganan kepada pemerintah, sambil tetap mematuhi protokol covid-19 ketika berinteraksi mulai dari negara tempat kerja sampai ke kampung masing-masing," pungkasnya. OL-2)
Ketidakjelasan batas kebijakan inilah yang menimbulkan kebingungan dan menghambat penempatan resmi melalui jalur yang seharusnya legal
Negara tujuan terbesar pekerja migran Indonesia yaitu Taiwan terkonsentrasi pada lima sektor, yakni house maid, caregiver, plantation worker (pekerja perkebunan), worker, domestic worker.
Anggota DPR RI Mercy Barends menyoroti kasus penyelundupan 9 WNA China di Perairan Tanimbar dan mendesak penegakan hukum tegas serta patroli laut diperkuat.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved