Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di Kabupaten Bandung Barat, diterapkan, ribuan kendaraan yang melanggar diminta putar balik oleh petugas.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupatan Bandung Barat, sejak 6-14 Mei 2020, tercatat 1.008 pengguna sepeda motor dan 192 mobil yang dipaksa putar arah. Angka tersebut dikumpulkan dari tiga titik check point, yakni Padalarang, Lembang dan Cipatat. Di tiga titik check point tersebut, paling dominan pelanggaran terjadi di wilayah Lembang dengan 470 motor dan 109 mobil.
"Kendaraan yang diputar balikan masuk dari daerah perbatasan seperti Cianjur di wilayah barat dan Subang di utara," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandung Barat Ade Komarudin, Minggu (17/5).
Dia mengungkapkan, petugas terpaksa menyuruh pengguna kendaraan agar memutar balik karena mereka tidak punya alasan yang jelas saat ditanya petugas check point. Bahkan beberapa yang ditindak terindikasi akan melaksanakan mudik.
"Ada yang hanya menjawab iseng-iseng saja ketika diperiksa di pos check point, ada pula yang akan mudik. Ketika diperiksa, KTP-nya asal luar daerah. Makanya kami suruh putar balik," ujarnya.
Ade mengatakan, penjagaan check point di wilayah perbatasan seperti Cipatat dan Lembang mengerahkan 16 personel Dishub dibantu aparat kepolisian dan TNI. "Kita tingkatkan penjagaan agar tidak ada orang yang masuk ke Bandung Barat secara diam-diam tanpa alasan dan tujuan yang jelas," bebernya.
Selama penerapan aturan PSBB, dia mengaku, para pelanggar bisa menerima sanksi yang diberikan petugas. "Mereka diimbau serta diberi pengertian. Alhamdulillah, mereka bisa memahami dan langsung putar balik ke tempat asalnya," ucap Ade. (R-1)
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved