Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mengkaji pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat provinsi yang akan berakhir pada Rabu (20/5). Evaluasi ini untuk menentukan apakah pengetatan itu efektif atau tidak.
Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi PSBB skala provinsi pada H-3 berakhirnya pembatasan tersebut. Sehingga, dirinya belum bisa memastikan apakah akan diperpanjang atau tidak.
Baca juga: Gubernur Sumbar Bolehkan Salat Jumat Berjemaah di Masjid
Namun, lanjut Daud, berdasarkan hasil kajian Universitas Padjajaran Bandung, penyebaran virus korona atau covid-19 di Jawa Barat tetap meningkat meski diberlakukan PSBB. "Menurut tim ahli Unpad, penyebaran semakin masif, jadi bertolak belakang," kata Daud di Bandung, Kamis (14/5).
Saat PSBB skala provinsi pertama kali dimulai pada 6 Mei, jumlah pasien positif covid-19 mencapai 1.320. Pada hari ini, Daud menyebut angka pasien positif di wilayahnya mencapai 1.556. "PDP 2.520, ODP 7.030," tambahnya.
Baca juga: Pakar Pangan UB Ingatkan Pemda Lakukan Mitigasi Pangan
Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu hasil evaluasi untuk menentukan apakah PSBB akan diperpanjang atau tidak.
Baca juga: Cegah Penyebaran Korona, Temanggung Larang Silaturahmi Lebaran
Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei mengimbau masyarakat mematuhi setiap instruksi terkait pencegahan covid-19. Termasuk mengenai keberlangsungan salat Idulfitri pada tahun ini yang bisa dilakukan di rumah bersama keluarga.
"Lakukan di rumah bersama keluarga, terutama di daerah yang wabahnya belum bisa dikendalikan," katanya di tempat yang sama.
Namun, dia juga mempersilakan bagi yang akan menggelar salat Idulfitri berjemaah di lapangan yang luas.
"Silakan saja, tapi itu untuk yang berada di daerah hijau, yang wabahnya sudah bisa dikendalikan," ucapnya.
Sebagai contoh, menurutnya di daerah perdesaan bisa digelar salat Idulfitri secara berjemaah dalam jumlah yang banyak.
"Di perdesaan atau di perumahan yang tertutup. Yang warganya dipastikan tidak ada yang positif, tidak didatangi warga dari luar yang tidak ada kejelasan (terkaif status covid-19)," katanya. (X-15)
Bayu Anggoro
Dishub Jawa Barat pasang 14.000 lampu jalan dengan teknologi LCU jelang mudik Lebaran 2026. Tim URC siap pantau APJ untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
BMKG peringatkan potensi hujan lebat, kilat, dan angin kencang di Jawa Barat pada 4-10 Maret 2026. Waspada bencana hidrometeorologi di wilayah Jabar.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
SEBANYAK 60 Posko Piket Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Posko itu bisa dijadikan tempat beristirahat, minum atau menggunakan toilet selama mudik lebaran 2026.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved