Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PENYALURAN bansos untuk warga DIY yang terkena dampak pandemi covid-19 dari Pemda DIY ditargetkan mulai, Sabtu (16/5). Komisi A DPRD DIY mendesak agar pemda DIY membuka data penerima bantuan sosial kepada 169.383 KK di DIY senilai Rp203.619.600.000. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyatakan, pembukaan data diperlukan untuk memastikan bantuan sosial Covid-19 tepat sasaran.
"Kita ingin pastikan dalam penyaluran bantuan berjalan baik dan dilakukan secara terbuka dengan basis data yang valid," kata Eko, Kamis (14/5).
Ia mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan kepada Gugus Tugas Penanganan covid-19 DIY saat rapat kerja, Rabu (13/4) sore. Di sisi lain, dengan data yang terbuka, masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran.
"Kita harapkan Pemda DIY bisa gerak cepat dan bekerja secara transparan agar tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bansos," lanjut Eko.
Eko menegaskan, pentingnya transparansi dan tidak boleh ada korupsi atau penyinpangan yang lain dalam penyaluran bansos. Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sigit Sapto Rahardjo melengkapi penyaluran bansos untuk warga yang terkena dampak pandemi Covid-19 ditargetkan mulai, Sabtu (16/5).
Bantuan disalurkan melalui kelurahan atau desa masing-masing. Cara ini ditempuh agar tidak kerumunan warga saat pengambilan bantuan. Untuk transparansi, daftar penerima bansos akan ditempelkan di lokasi pengambilan bantuan.
"Jika ada warga belum terdaftar sebagai penerima bansos padahal sebenarnya memenuhi kriteria, mereka dipersilakan melapor," kata Sigit.
Pemda DIY bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan aparatur kelurahan/desa untuk memverifikasi data penerima bansos agar tepat sasaran. Sayuri Egaravanda anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY menjelaskan, total bantuan sosial tersebut akan disalurkan selama tiga bulan ke depan. Tiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima Rp 400.000 per bulan.
Dari 169.383 KK penerima bansos, sebanyak 11.713 merupakan warga Kota Yogyakarta, 39.874 warga Kabupaten Sleman, 45.081 warga Kabupaten Bantul, 27.581 warga Kabupaten Kulonprogo, dan 45.134 warga Kabupaten Gunungkidul. Sayuri menambahkan, dari total 169.383 kepala keluarga (KK) penerima bansos itu, sebanyak 6.036 merupakan penerima PKH, 86.623 penerima program sembako reguler, dan 76.724 penerima program sembako perluasan.
baca juga: Pemprov Jabar Apresiasi Tim Medis Covid-19 Karawang
Sebelum pandemi Covid-19, KPM program sembako reguler dan perluasan telah menerima bansos senilai Rp 200.000 per bulan, sedangkan KPM PKH telah menerima bansos dengan nilai berbeda-beda, bergantung pada sejumlah variabel. Sayuri melanjutkan, mereka yang diberi bansos tambahan itu adalah penerima PKH dengan nilai bantuan kurang dari Rp 600.000 per bulan. (OL-3)
Pada 2025, Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 74 penghargaan dimenangkan oleh 51 perusahaan dari berbagai kategori dan nominasi.
MENYUSURI Lanskap Yogyakarta melalui Open Trip PORTA by Ambarrukmo Yogyakarta bukan sekedar kota
KANWIL Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bersama Polda DIY berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia.
POLITEKNIK Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Balaikota Timoho, Selasa (8/7/2025).
Penyakit leptospirosis kembali menarik perhatian setelah menimbulkan korban jiwa dan menginfeksi ratusan orang di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
KETUA UMUM Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Euis Nurlaelawati mengatakan isu pernikahananak dan poligami masih menjadi tantangan keluarga Muslim di Indonesia.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved