Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYALURAN bansos untuk warga DIY yang terkena dampak pandemi covid-19 dari Pemda DIY ditargetkan mulai, Sabtu (16/5). Komisi A DPRD DIY mendesak agar pemda DIY membuka data penerima bantuan sosial kepada 169.383 KK di DIY senilai Rp203.619.600.000. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyatakan, pembukaan data diperlukan untuk memastikan bantuan sosial Covid-19 tepat sasaran.
"Kita ingin pastikan dalam penyaluran bantuan berjalan baik dan dilakukan secara terbuka dengan basis data yang valid," kata Eko, Kamis (14/5).
Ia mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan kepada Gugus Tugas Penanganan covid-19 DIY saat rapat kerja, Rabu (13/4) sore. Di sisi lain, dengan data yang terbuka, masyarakat ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran.
"Kita harapkan Pemda DIY bisa gerak cepat dan bekerja secara transparan agar tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bansos," lanjut Eko.
Eko menegaskan, pentingnya transparansi dan tidak boleh ada korupsi atau penyinpangan yang lain dalam penyaluran bansos. Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sigit Sapto Rahardjo melengkapi penyaluran bansos untuk warga yang terkena dampak pandemi Covid-19 ditargetkan mulai, Sabtu (16/5).
Bantuan disalurkan melalui kelurahan atau desa masing-masing. Cara ini ditempuh agar tidak kerumunan warga saat pengambilan bantuan. Untuk transparansi, daftar penerima bansos akan ditempelkan di lokasi pengambilan bantuan.
"Jika ada warga belum terdaftar sebagai penerima bansos padahal sebenarnya memenuhi kriteria, mereka dipersilakan melapor," kata Sigit.
Pemda DIY bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan aparatur kelurahan/desa untuk memverifikasi data penerima bansos agar tepat sasaran. Sayuri Egaravanda anggota Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY menjelaskan, total bantuan sosial tersebut akan disalurkan selama tiga bulan ke depan. Tiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima Rp 400.000 per bulan.
Dari 169.383 KK penerima bansos, sebanyak 11.713 merupakan warga Kota Yogyakarta, 39.874 warga Kabupaten Sleman, 45.081 warga Kabupaten Bantul, 27.581 warga Kabupaten Kulonprogo, dan 45.134 warga Kabupaten Gunungkidul. Sayuri menambahkan, dari total 169.383 kepala keluarga (KK) penerima bansos itu, sebanyak 6.036 merupakan penerima PKH, 86.623 penerima program sembako reguler, dan 76.724 penerima program sembako perluasan.
baca juga: Pemprov Jabar Apresiasi Tim Medis Covid-19 Karawang
Sebelum pandemi Covid-19, KPM program sembako reguler dan perluasan telah menerima bansos senilai Rp 200.000 per bulan, sedangkan KPM PKH telah menerima bansos dengan nilai berbeda-beda, bergantung pada sejumlah variabel. Sayuri melanjutkan, mereka yang diberi bansos tambahan itu adalah penerima PKH dengan nilai bantuan kurang dari Rp 600.000 per bulan. (OL-3)
WILAYAH Daerah Istimewa Yogyakarta dilanda angin kencang sejak Jumat malam lalu dan terus berlanjut hingga Sabtu siang. Situasi dan kejadian ini menyebabkan pohon tumbang.
Jika masih bingung menentukan lokasi pernikahan, Kota Yogyakarta bisa menjadi pilihan untuk menjadi lokasi pernikahan di tahun Kuda Api ini.
Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2026, INNSiDE by Melia Yogyakarta menghadirkan promo makan malam spesial bertajuk A Taste of Prosperity.
Tutup aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat di dalam kawasan
Genpro berkomitmen menciptakan ekosistem pengusaha yang tidak hanya naik kelas secara finansial.
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved