Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp43,19 miliar untuk memperluas lima program bantuan sosial (bansos) strategis dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025, Pemprov Jatim
“Penambahan ini untuk memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan terus diperluas,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterannya di Surabaya, Kamis (12/6).
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
“Negara harus hadir nyata dengan jaring pengaman sosial yang inklusif, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” tegas Gubernur Khofifah.
Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Sebelumnya menyasar 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,4 miliar, kini diperluas menjadi 5.000 KPM melalui tambahan 1.000 KPM di 26 kabupaten/kota dengan anggaran Rp1,8 miliar. Setiap penerima perluasan memperoleh bantuan Rp1,8 juta, dicairkan dalam dua tahap masing-masing Rp900 ribu.
Perluasan juga dilakukan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia. Dari 50.000 lansia dengan anggaran Rp100 miliar, kini bertambah 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota dengan tambahan Rp15 miliar.
Total menjadi 60.000 lansia penerima dengan anggaran Rp115 miliar. Bantuan sebesar Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap khusus penerima bantuan hasil dari perluasan PAPBD 2025.
Untuk Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), tambahan 10.000 KPM dengan anggaran Rp 15 miliar di 14 kabupaten/kota, setiap penerima bantuan modal usaha senilai Rp1,5 juta. Sebelumnya menjangkau 23.000 KPM dengan anggaran Rp34,5 miliar, kini total menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp49,5 miliar.
Selanjutnya, Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara) juga diperluas. Dari 1.610 KPM di 15 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,83 miliar, ditambah 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan Rp5,94 miliar. Total menjadi 3.590 penerima dengan anggaran Rp10,77 miliar. Setiap penerima mendapat bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.
Tak kalah penting, bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas juga diperluas. Dari 910 penerima di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,3 miliar, ditambah 1.158 penerima dengan anggaran Rp5,45 miliar.
“Total anggaran menjadi Rp9,75 miliar untuk 2.068 penerima. Bantuan mencakup sembilan jenis alat bantu seperti: hearing aid, kursi roda (standar, multiguna, cerebral), kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese,” katanya.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perluasan ini merupakan langkah nyata untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial yang inklusif. “Kami ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.(H-1)
Gubernur Khofifah menyebut ini merupakan hasil kerja keras dan terukur utamanya para ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang terus mengembangkan berbagai inovasi layanan publik.
Menurut Gubernur Khofifah, ini adalah upaya untuk penjangkauan layanan kesehatan masyarakat kepulauan
Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap kerja keras dan dedikasi dari para perangkat desa yang ada di Jatim
Gubernur Khofifah juga meresmikan aplikasi Sigalon dan DESIS Sebagai Deteksi Dini Gangguan Penglihatan
Terkait pengelolaan data, Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan sebagai Daerah Terbaik dalam Pengelolaan Data Energi menjadi semangat untuk terus berbenah.
Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023 sehingga Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.
Prof. Dr. Muhammad Madyan akan menggantikan Prof. Mohammad Nasih.
Untuk mengawali proses belajar mengajar itu, akan dilakukan pertemuan antara calon siswa dan calon wali siswa, untuk mengetahui mekanisme pembelajaran.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Apindo Jatim memilih opsi mengurangi jam kerja atau hari kerja, untuk menghindari PHK pekerja akibat kebijakan tarif Trump.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi Provinsi Jawa Timur terjaga 0,93% secara m-to-m (month to month) periode April 2025.
Gubernur Khofifah tinjau pasar murah di Singosari, Malang. Warga antusias beli bahan pokok murah untuk kendalikan inflasi dan tekan angka stunting.
Kampus King’s College London (KCL) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang, di Jawa Timur, resmi diluncurkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved