Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJADIAN menggelikan dialami Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat melakukan pemantauan pelaksanaan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Oleh petugas, kendaraan yang ditumpangi Uu dilarang melintas di sebuah jalan yang sudah ditutup selama PSBB. Namun disaat bersamaan petugas membolehkan mobil pelat merah milik aparat desa diizinkan masuk ke jalan tersebut.
Hal itu dialami Uu di di check point sekitar alun-alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Oleh petugas Dishub, mobil berpelat merah dengan nomor polisi D 2 tersebut diminta untuk mengambil jalan lain saat ingin melintas di jalan yang telah ditutup.
"Ajudan saya sempat mau memberitahu petugas bahwa yang mau lewat itu adalah kendaraan wakil gubernur. Tapi saya mencegahnya. Lebih baik menuruti petugas yang berjaga dan tentu ini memberikan contoh baik kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi peraturan PSBB," kata Uu, Minggu (10/5).
Namun, setelah mengharuskan kendaraan yang ditumpangi Uu mengambil jalan lain, petugas mengizinkan mobil dinas milik desa berpelat merah masuk ke jalan tersebut dan menerobos pembatas jalan.
"Mobil desa itu merupakan program saya saat masih menjabat Bupati Tasikmalaya, terutama untuk memudahkan mobilitas perangkat desa dalam mengurus rakyatnya. Saya merasa geli dalam hati karena mobil Wagub tidak boleh masuk, tetapi mobil dinas desa bebas menerobos pembatas jalan," ujarnya.
Menurutnya, selama PSBB ada hikmah dari kejadian tersebut. Di satu sisi masyarakat agar harus menuruti para petugas yang sudah berpanas-panasan dan kelelahan mengawal di jalan. Namun, di satu sisi lainnya petugas harus tegas menegakkan aturan yang selama itu dilakukannya.
"Saya meminta agar petugas jangan setengah menegakkan aturan, mana yang boleh lewat dan mana yang tidak. Jangan sampai kejadian yang menimpa saya dengan mobil dinas desa terulang," paparnya. (R-1)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved