Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PAKET Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari bantuan Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) belum didistribusikan. Pasalnya, masih ada kendala data penerima yang belum rampung.
"Sebetulnya paket bantuan JPS dari pemkab telah siap didistribusikan. Namun, sampai sekarang masih terkendala data. Sebab, pemkab juga masih menunggu data dari pemerintah desa," jelas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Jumat (8/5).
Ia mengatakan verifikasi dan sinkronisasi data sangat penting agar tidak terjadi duplikasi penerima. "Mereka yang akan mendapat paket JPS kabupaten adalah warga yang tidak terkover dari bantuan pemerintah pusat, provinsi dan BLT Dana Desa. JPS Kabupaten Purbalingga akan mengalokasikan dana Rp200 ribu setiap bulan dalam bentuk sembako," katanya.
Bupati mengatakan jumlah paket yang disiapkan untuk warga sebanyak 36.350 paket. "Paket bantuan itu melengkapi paket-paket bantuan lainnya. Misalnya bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), JPS provinsi, BLT Dana Desa," jelasnya.
Khusus untuk BST senilai Rp600 ribu per bulan, sudah cair pada tahap pertama. Di Purbalingga, ada 4.600 penerima yang telah mencairkan bantuan. Sedangkan tahap kedua ada 22 ribu keluarga.
"Mudah-mudahan, seluruh bantuan segera dapat dicairkan. Maksimal pada pertengahan Mei mendatang," ujar Bupati. (R-1)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved