Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKET Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari bantuan Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) belum didistribusikan. Pasalnya, masih ada kendala data penerima yang belum rampung.
"Sebetulnya paket bantuan JPS dari pemkab telah siap didistribusikan. Namun, sampai sekarang masih terkendala data. Sebab, pemkab juga masih menunggu data dari pemerintah desa," jelas Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Jumat (8/5).
Ia mengatakan verifikasi dan sinkronisasi data sangat penting agar tidak terjadi duplikasi penerima. "Mereka yang akan mendapat paket JPS kabupaten adalah warga yang tidak terkover dari bantuan pemerintah pusat, provinsi dan BLT Dana Desa. JPS Kabupaten Purbalingga akan mengalokasikan dana Rp200 ribu setiap bulan dalam bentuk sembako," katanya.
Bupati mengatakan jumlah paket yang disiapkan untuk warga sebanyak 36.350 paket. "Paket bantuan itu melengkapi paket-paket bantuan lainnya. Misalnya bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), JPS provinsi, BLT Dana Desa," jelasnya.
Khusus untuk BST senilai Rp600 ribu per bulan, sudah cair pada tahap pertama. Di Purbalingga, ada 4.600 penerima yang telah mencairkan bantuan. Sedangkan tahap kedua ada 22 ribu keluarga.
"Mudah-mudahan, seluruh bantuan segera dapat dicairkan. Maksimal pada pertengahan Mei mendatang," ujar Bupati. (R-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved