Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) telah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi penduduk berada di wilayahnya hingga mencapai 84 persen.
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan bantuan dari pemerintah daerah, pusat, kementrian, dan provinsi Jabar sebelum diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah mencapai 85 persen. Namun, bantuan tersebut nantinya akan diberikan secara bertahap bagi yang belum menerima.
"Ada 323.000 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan di Kota Tasikmalaya. Dinas Sosial membagi kepada 153.000 KK, Kemensos 59.000 KK, Bansos Provinsi Jabar 35.000 KK dan dari Pemkot 17.509 KK. Jadi, dipastikan tidak ada yang ganda," kata Budi, Selasa (5/5).
Namun, imbuh Budi, untuk pekan depan warga akan menerima bantuan bentuk uang tunai.
Baca juga: Sekda Jatim Sebut tidak Ada Penarikan Produk Sampoerna
"Proses pelaksanaannya akan memakai jasa pos lagi. Selanjutnya akan dibagikan langsung oleh para ketua RT dan RW yang didampingi aparat gabungan polisi dan TNI di tiap wilayah. Kita akan menyalurkan dalam bentuk uang tunai. Jadi, tidak akan pakai paket sembako lagi. Pembagiannya itu langsung oleh RT dan RW langsung ke warga," ujarnya.
Budi mengungkapkan pemberian bantuan sosial bagi 84 persen warganya sesuai jumlah penduduk. Dia berharap warganya menaati peraturan dan imbauan pemerintah selama masa PSBB supaya Kota Tasikmalaya bisa mengendalikan penyebaran covid-19 dan akan cepat melewatinya.
"Kota Tasikmalaya sudah berhasil beberapa hari menekan angka penyebaran covid-19 dan angka orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), sehingga kesembuhan terus bertambah," ujar Budi.
Menurutnya, ada 1.133 ODP, sembuh 869 orang, dan masih dalam pemantauan 264 orang. Lalu, PDP tercatat 33 orang, sembuh 27 orang, pengawasan 2 dan meninggal 4 pasien.
"Hingga kini terkonfirmasi positif tercatat 33, sembuh 11, perawatan 17, dan meninggal dunia 3 orang," pungkasnya.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved