Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah suara pro-kontra terkait dengan bantuan sosial, Ridwan Kamil terus berusaha menenangkan warganya. "Kami masih melakukan verifikasi mana warga yang berhak dan mana yang tidak berhak menerima bantuan sosial," tutur Gubernur Jawa Barat itu di Bandung, kemarin.
Prinsip itu, lanjutnya, semata- mata agar bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi covid-19 dari pemerintah daerah bisa tepat sasaran. Tidak ada penerima ganda. Untuk bantuan sosial, ia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menganggarkan dana Rp5 triliun. Setiap kepala keluarga yang ber hak akan mendapat bantuan Rp500 ribu per bulan, dalam bentuk sembako senilai Rp350 ribu dan uang tunai Rp150 ribu. Emil menambahkan, di Jawa Barat, gabungan Pemprov Jabar serta pemerintah kabupaten dan kota menyediakan anggaran sebesar Rp10,8 triliun.
Selain untuk bantuan sosial, dana juga dibelikan peralatan medis, baik masker, alat pelindung diri, maupun rapid test. Bantuan dari Pemerintah Kota Cirebon sudah disalurkan sejak April lalu. "Kami membantu uang tunai Rp200 ribu dan beras 15 kilogram un tuk 7.575 rumah tangga," kata Kepala Dinas Sosial Iing Daiman.
Dia memastikan setiap rumah tangga hanya menerima satu jenis bantuan. pihaknya sudah berupaya melakukan pendataan dan berharap di lapangan tidak terjadi tumpang-tindih bantuan. Uang tunai dan sembako juga diberikan Pemprov Jambi untuk 30 ribuan kepala keluarga. "Total bantuan Rp600 ribu, terdiri atas sembako senilai Rp350 ribu dan uang tunai Rp250 ribu. Bantuan dialirkan sejak Mei hingga Juli," kata Pj Sekretaris Daerah Sudirman.
Sementara itu, rencana Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, untuk memotong bagian penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial hingga 50% dari Rp600 ribu, akhirnya dibatalkan. Pemotong an itu semula diniatkan untuk pemerataan dan dibagikan kepada warga miskin yang tidak mendapat BLT. "Ada risiko hukumnya. Apalagi, pencairan BLT juga baru dinikmati sebagian penerima," kata Bupati Achmad Husein. Di Jawa Timur, nasib warga Tengger di lereng Gunung Bromo menjadi perhatian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang. Mereka menerima bantuan bahan pangan lantaran sejak Maret ti dak mendapat penghasilan karena objek wisata di lokasi itu ditutup total. (BY/UL/SL/LD/BN/YP/RK/DW/JI/MY/N-3)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved