Gubernur Jabar Rencanakan Tes Masif Covid-19

DI masa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) akan dilakukan rapid tes covid-19 secara masif terhadap masyarakat di lima kota dan kabupaten Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi).

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) saat melakukan peninjauan pelaksanaan penerapan PSBB hari pertama di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Rabu (15/4).

"Kami sudah berkomitmen selama PSBB, 14 hari ini, tes masif sebagai metode pelacakan sebaran virus akan kami maksimalkan," kata Emil.

Baca juga: Balita Idap Covid-19 di Cilacap Sembuh

Dia menjelaskan, per hari ini, sudah 70 ribu tes masif dilakukan di Jabar. Hal itu akan diteruskan sampai target 100 ribu dan seterusnya sampai target 300 ribu tes. Tidak terkecuali untuk buruh di pabrik yang berskala besar.

"Sudah diinstruksikan kepada pabrik-pabrik yang minta izin ke kepala daerah untuk buka, salah satu syaratnya memastikan semua pegawai termasuk manajer hingga satpam harus di-rapid test,"tegasnya.

Hal itu, sambungnya, untuk memberi keyakinan kepada pemda, pabrik boleh buka dan tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Dengan begitu semua bisa berjalan normal, hanya tinggal jaga jarak, jadi ekonomi tetap berjalan.

Bupati Bogor Ade Yasin pun dengan tegas menyatakan hal tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.

"Saya sampaikan kalau mau buka, ya harus rapid test semua. Secara keseluruhan. Dari management sampai buruh, semua. Jadi harus ada jaminan keamanan ke pemerintah, bahwa pabrik itu buka ketika buruhnya aman," tegasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan pelaksanaan tes rapid di Kota Bogor juga terus dilakukan.

Berdasarkan catatan tim gugus tugas penanganan covid-19 Kota Bogor, hingga Rabu (15/4), tes rapid sudah dilakukan terhadap 1.000 orang.

"Rapid test dari porsi 1.300, masih ada 300. Sudah 1000 kita tes, sisanya dalam beberapa hari ke depan akan kita lakukan. Kita juga masih ada pengajuan lagi ke Pemprop Jabar. Intinya untuk screening dengan skala prioritas untuk orang dalam resiko atau ODR," kata Dedie. (OL-1)