Tunggu Pusat, Hindari Tumpang Tindih

DI atas kertas, Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam status tanggap darurat. Karena itu, realokasi anggaran sudah bisa dilakukan.

“Kami sudah menganggarkan Rp246 miliar untuk menangani tiga aspek terkait pandemi covid-19, yakni bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Namun, kami tidak akan buruburu mencairkan anggaran karena masih menunggu aksi pemerintah pusat,” tutur sang Gubernur, kemarin.

Ia beralasan sikapnya itu dilandasi agar bantuan nantinya tidak tumpang tindih. Dengan status tanggap darurat yang sudah ia tetapkan, pihaknya tidak terpengaruh dengan Keputusan Presiden soal Bencana Nasional.

Terkait desakan ke pemerintah pusat untuk mempercepat data penerima bantuan jaring pengaman sosial, Sultan mengatakan hal itu belum akan dilakukan. “DIY, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, siap mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial warga terdampak. Namun, kita menunggu pusat dulu.”

Sikap menunggu pusat itu ternyata tidak berimbas ke Gunungkidul. Pemerintah kabuapten mengaku sudah mengalokasikan dana Rp10,144 miliar untuk program jaring pengaman sosial. *“Setiap pasien covid-19 akan mendapat bantuan Rp300 ribu per kepala keluarga,” kata Kepala Dinas Sosial Siwi Indriyanti.

Di tubuh DPRD DI Yogyakarta, realokasi anggaran juga sudah tuntas dilakukan. “Kami bisa menghemat Rp9,2 miliar untuk dialihkan pada penanganan korona,” ujar Ketua Komisi A, Eko Suwanto.

Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, Nashrudin Azis, juga bertindak cepat dalam mengubah anggaran. “Anggaran yang direalokasikan di antaranya agenda capacity building, anggaran pengadaan kendaraan dinas, serta perjalanan keluar daerah. Selain itu, ada juga penghapusan sejumlah anggaran untuk pembelian alat tulis kantor serta anggaran untuk makan dan minum,” tegasnya.

Ia berjanji akan melakukan upaya yang lebih tajam lagi untuk melindungi warganya. “Kami akan mendata ketat warga yang datang ataupun keluar Kota Cirebon di jalan raya.”

Di tengah kebutuhan dana yang besar, Pemkab Sarolangun, Jambi, juga mempercepat pemulangan dana sebesar Rp26 miliar ke pemerintah pusat. “Kami mengembalikan dana alokasi khusus untuk mendukung penanganan bencana nasional korona,” ujar Bupati Cek Endra. (AU/AT/UL/SL/N-2)