Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Usaha Milik Negara berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh area operasionalnya. Sesuai dengan arahan Presiden untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes.
Salah satu wujud komitmen pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Rembang, SIG memprakarsai berdirinya perusahaan patungan antara Semen Gresik (SG) dan 6 (enam) PT BUMDes.
Perjanjian kerjasama pendirian perusahaan patungan ditandatangani oleh Direktur Utama Semen Gresik Muhammad Saifudin dengan masing-masing Direktur Utama PT BUMDes di Rembang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).
Penandatanganan juga dihadiri oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz dan disaksikan melalui video conference oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, dan Direktur Utama SIG Hendi Prio Santoso.
Pendirian perusahaan patungan bertujuan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Rembang, yang mencakup pembangunan ekonomi desa, peningkatan pendidikan dan pengembangan infrastruktur.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, model kolaborasi yang baik antara BUMN dengan masyarakat sekitar merupakan win-win solution dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Sehingga BUMN dapat beroperasi dengan dukungan potensi masyarakat.
Baca juga : Babel Siapkan Rp1 Juta Per Bulan untuk Warga Terdampak Covid-19
"Sebaliknya, masyarakat juga mendapat manfaat dari kehadiran BUMN untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mereka. Community Development model baru ini lebih sustainable dan dapat menjadi percontohan bagi BUMN lain," ujarnya dalam keerangan tertulis.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pendirian perusahaan patungan ini adalah bagian dari rencana pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Rembang.
Hal ini sejalan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.
“Sejak hari pertama pak Erick Thohir menjabat, beliau menanyakan tentang Semen Rembang dan partisipasi masyarakat. Saya apresiasi kerja cepat BUMN”, lanjut Ganjar
Komposisi kepemilikam saham dalam perusahaan patungan ini adalah 52% saham dimiliki oleh Semen Gresik dan 48% saham dimiliki oleh PT BUMDes secara bersama-sama, sehingga diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki (ownership) masyarakat terhadap Pabrik Rembang.
Skema perusahaan patungan ini juga diharapkan mampu meningkatkan percepatan kemampuan wirausaha BUMDes. (RO/OL-7)
Amat menyebut, pelaku diduga hanya satu orang dan tidak turun dari sepeda motor. Ciri-ciri pelaku memiliki tinggi sekitar 170 sentimeter dengan postur tubuh sedang.
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 dan akan memberikan diskon PKB sebesar 5%.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
Pemilihan Kabupaten Tuban didasari oleh karakteristik wilayah pesisir utara Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved