Rabu 25 Maret 2020, 12:20 WIB

ASN Pemprov Sumsel Kerja Dari Rumah Mulai 26 Maret

Dwi Apriani | Nusantara
ASN Pemprov Sumsel Kerja Dari Rumah Mulai 26 Maret

MI/Dwi Apriani
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru memerintahkan ASN di lingkungan pemprov bekerja dari rumah mulai Kamis (26/3/2020).

 

MENINDAKLANJUTI Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, Gubernur Sumsel Herman Deru, mengeluarkan surat edaran tentang sistem kerja ASN di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dalam surat edaran itu Gubernur menetapkan bahwa ASN di lingkungan Pemprov Sumsel mulai kerja dari rumah atau work from home terhitung hari Kamis (26/3).

"Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana sebagaimana dimaksud  efektif dilakukan mulai Kamis tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 8 April 2020. Dan selanjutnya akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan," jelas Gubernur Sumsel Herman Deru, Rabu (25/3). 

Tak hanya mengatur soal sistem kerja kedinasan, surat edaran itu juga mengatur soal penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas. Seperti untuk penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan. Serta penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang hatus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.

"Melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri. Dan untuk ASN yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita teekonfirmasi Covid-19 agar segera menghubungi Sumatera Selatan Tanggap Covid-19 melalui nomor telepon 081365043311 dan beberapa nomor lainnya," tambah dia.

Yang tak kalah penting, kata Herman Deru, untuk Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Sumsel juga diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya yakni memastikan pada setiap harinya yang bekerja menjalankan tugas di kantor terdiri atas minimal 2 level pejabat struktur tertinggi dan pegawai yang ditugaskan sesuai dengan pembagian jadwal yang ditetapkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

baca juga: Provinsi Jateng Siapkan Ruang Isolasi Baru

"Dan Kepala Perangkat Daerah harus dapat memastikan bahwa pengaturan sistem kerja tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terabaikan," ujarnya. (OL-3)

Baca Juga

MI/Tosiani

Harga Minyak Goreng di Palu Masih Mahal

👤M. Taufan SP Bustan 🕔Rabu 19 Januari 2022, 17:55 WIB
Harga minyak goreng kemasan saat ini di Palu bertahan di harga Rp40 ribu per kilo gram dari harga sebelumnya Rp30 ribu per kilo...
MI/Ardi Teristi

Relokasi PKL Malioboro Jalan Terus

👤Ardi Teristi 🕔Rabu 19 Januari 2022, 17:41 WIB
SEKDA DIY, Kadarmanta Baskara Aji menegaskan relokasi PKL Malioboro tetap berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan, pihaknya tidak masalah...
DOK MI

Kota Cirebon Siaga Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

👤Nurul Hidayah 🕔Rabu 19 Januari 2022, 17:34 WIB
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat memintah rumah sakit-rumah sakit bersiap menghadapi peningkatan kasus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya