Peran Warga Cegah Pelanggaran Pilkada

PELAKSANAAN pilkada di sejumlah daerah yang akan berlangsung pada September mendatang masuk kategori rawan. Masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menciptakan pilkada bersih dan berkualitas.

Dalam pilkada serentak tercatat ada sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 37 pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan hasil pemetaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pilkada 2020 di sembilan provinsi masuk kategori rawan.

Di Kalimantan Selatan (Kalsel), dua dari tujuh daerah penyelenggaraan pilkada, yakni Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru, masuk kategori rawan tinggi. Oleh karena itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel Erna Kasypiah meminta adanya pengawasan partisipatif untuk mencegah pelanggaran pilkada.

"Paling tidak untuk meminimalkan. Dalam IKP (indeks kerawanan pemilu) misalnya, netralitas aparatur sipil negara jadi bagian penting," katanya di sela-sela rapat koordinasi Sosialisasi IKP Pilkada 2020 di Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, kemarin.

Ia juga menyebutkan, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, dalam pilkada di sembilan provinsi, Kalsel berada pada posisi tujuh di atas Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.

Dalam pilkada serentak 2020, Kalsel akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pilkada di tujuh kabupaten/kota. Dengan masuknya Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah dengan kategori rawan tinggi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengharapkan semua elemen masyarakat memiliki tekad dan semangat yang sama, yakni menciptakan pilkada bersih dan berkualitas.

"Saya berharap semua elemen masyarakat dapat menciptakan pilkada berkualitas sehingga melahirkan pemimpin yang sesuai keinginan rakyat," katanya Sahbirin yang juga akan maju dalam pilkada gubernur sebagai petahana.

Ia juga mengaku telah mengingatkan ASN agar bersikap netral. "Jangan dukung saya jika itu melanggar aturan. Intinya bagaimana agar pesta berjalan meriah, aman, dan rakyat bahagia," tuturnya.

Mulai antisipasi

Sementara itu, Bawaslu Kebumen, Jawa Tengah, mulai melakukan antisipasi kerawanan Pilkada 2020. IKP daerah itu berada pada level tiga atau kerawanan sedang. Bawaslu bersama dengan pemangku kepentingan lain terus berkoordinasi guna mencegah potensi konflik.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kebumen Badruzzaman mengatakan, IKP Kebumen memiliki skor 46,84. "Salah satu yang diupayakan bersama dengan stakeholders lain adalah pencegahan potensi konflik," ujarnya.

Menurutnya, beberapa aspek menjadi perhatian Bawaslu untuk mengantisipasi munculnya konflik sepanjang proses pelaksanaan seluruh tahapan pilkada. Di antaranya, aspek sosial politik terkait dengan relasi kuasa dan netralitas ASN serta aspek kontestasi terkait politik.

IKP di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat (Sumbar), menempati peringkat ke-85 dari 261 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen berharap Bawaslu Dharmasraya dapat merumuskan strategi pengawasan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi yang terjadi terkait posisi kabupaten itu dalam IKP. (LD/JS/BB/MY/AP/N-1)