Saban Tahun di Sulteng Lahan Sawah Susut 10 Hektare

KEPALA Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulawesi Tengah (Sulteng), Trie Iriany Lamakampali mengakui, kalau lahan pertanian di Sulteng hampir setiap tahun mengalami penyusutan.

Penyusutan lahan pertanian, ungkap dia, terjadi di lima kabupaten yang merupakan sentra produsen beras terbesar di Sulteng.  

"Setiap tabun itu ada sampai 10 hektare lahan pertanian kita yang menyusut," terang Trie kapada Media Indonesia di Palu, Senin (2/3).  

Lima kabupaten yang disebutkan itu di antaranya, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali Utara, dan Kabupaten Tolitoli.  

"Penyusutan memang susah dibendung karena banyak petani yang menjual lahannya. Mereka menilai menanam padi sudah tidak menjanjikan," ungkap Trie.  

Melihat peristiwa itu, Trie mengaku, pihaknya terus mengimbangi penyusutan tersebut, salah satu cara yang dilakukan pemerintah dengan membuka lahan pertanian baru.  

"Kebetulan juga Sulteng menjadi salah satu daerah yang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk membuka lahan pertanian baru. Ini bisa jadi pengimbang lah," ujarnya.  

Penyusutan lahan pertanian memang tidak bisa dibendung, hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk khususnya di lima kabupaten tersebut.  

Konsekuensi, tambah Trie, pembangunan pengembangan kota tidak bisa dihindari, yang dipastikan berpengaruh pada penyusutan lahan pertanian.

"Penduduk tidak bisa kita bendung. Manusia yang lahir banyak pasti konsumsi juga makin bertambah, bonus demografi yang ada tidak bisa kita hindari. Penyusutan lahan pertanian juga terjadi, tapi kita bantu melalui cetak sawah baru, minimal kita pertahankan jumlahnya tetap seimbang," sebutnya.  

Trie menuturkan, dengan kepercayaan yang sudah diberikan pemerintah pusat, pihaknya terus menggenjot pencetakan sawah baru.

"Perluasan lahan baru tidak merata, tergantung lahan yang tersedia. Makanya ini yang lagi kami genjot," sambungnya.  

Trie menambahkan, teknis membuka lahan baru itu tidak sembarang, banyak aturannya, harus sumber airnya tersedia, lahan yang ada tidak boleh bermasalah, tidak masuk kawasan hutan, dan hutannya tidak boleh bagian dari konflik antar masyarakat.  

"Selain itu daerah kemiringannya harus dibatasi tidak boleh lebih dari 10 persen, karena harus rata, namanya sawah," pungkasnya. (OL-13)