Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEPALA Sekolah Dasar Negeri (SDN) Malawatar, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, N usa Tenggara Timur, Yohanes Daman membantah, laporan dugaan korupsi dana Bos di sekolahnya. Dia siap mempertangungjawabkan semua pengeluaran, karena penggunaan dana Bos terprogram.
Menurut Yohanes, laporan para guru itu mengada-ngada. Semua penggunaan dana Bos terdata dan dikelurkan berdasarkan hasil musyawarah dengan para guru. Apalagi, masalah spidol sampai dilaporkan ke DPRD.
"Saya rasa agak aneh. Cuma spidol, tapi masalah komputer yang anggarannya besar tidak dipermasalahkan. Saya sangat siap jika itu dikonfirmasi antara data dengan benda. Ada barang yang habis pakai, termasuk biaya makan selama proses akreditasi. Uangnya digunakan untuk makannya guru-guru," jelas Yohanes
Yohanes menjelaskan, terkait penggunaan dana Bos lainnya. Seperti, saat pengakreditasian SDN Malawatar. Penggunaannya berdasarkan hasil rapat para guru yang melaporkan korupsi dana Bos ke DPRD.
"Kita nanti buka-bukaan saja. Bagaimana makan, kemudian mereka mau masak sendiri, Saya tanya pagu anggarannya berapa? kemudian mereka sendiri yang masak mereka sendiri yang kelola. Uang mereka yang kelola. Orang orang yang lapor itu juga yang kelola," jelas Yohanes.
Diketahui, SDN Malawatar Pada bulan Juni 2019 lalu telah melaksanakan
Proses akreditasi yang berujung Pada hasil B Plus dengan nilai 89.
Terkait laporan siswa sendiri yang membeli spidol untuk keperluan di dalam kelas. Menurut Yohanes, justru terjadi sebaliknya. Dari laporan siswa, ada oknum guru yang sering meminta sesuatu kepada siswa yang tidak sesuai dengan dunia pendidikan.
"Itu terbalik. Mereka itu yang minta ke murid. Misalnya untuk biaya pesta ulang tahun di sekolah. Saya siap di konfrontasi atas tuduhan ini," tegas Yohanes.
Sebelumnya, sejumlah guru di SDN Malawatar, Senin (17/2) datang ke DPRD Manggarai Barat, NTT, melaporkan dugaan korupsi dana Bos oleh Kepala Sekolah SDN Malawatar, Kecamatan Lembor Yohanes Daman.
Menurut pengakuan Dominikus, salah satu guru yang ikut melaporkan, penggunaan dana BOS di SDN Malawatar tidak transparan.
"Pengunaan dana BOS di SDN Malawatar selama ini tidak diketahui oleh para guru. Kepala sekolah dan bendahara saja yang mengetahui pengunaan dana BOS selama ini," ujar Dominikus.
Dia mengaku pembelajaan alat tulis seperti spidol selama ini dibebankan kepada murid. Pihak sekolah hanya mampu membeli satu spidol dan tinta untuk setiap kelas. Padahal dana BOS untuk SDN Malawatar mencapai ratusan juta rupiah. (OL-13)
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved