Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGEMBANGAN Pelabuhan Batu Ampar, Batam, harus dilihat sebagai upaya pembenahan infrastruktur yang akan memajukan perekonomian lokal dan nasional. Revitalisasi yang akan dilakukan membuat Batu Ampar sebagai salah satu pelabuhan utama di Pulau Batam akan makin memiliki daya saing mengingat posisinya yang strategis di Selat Malaka.
“Bahwa ada penolakan sebagian kecil pengusaha logistik di Batam, itu biasa, sebagai konsekwensi logis dari perubahan. Pemerintah harus pandai mengelola perbedaan kepentingan yang ada di sana,” kata pengamat maritim Siswanto Rusdi, Selasa (18/2).
Sebelumnya, Ketua INSA Batam Osman Hasyim menyampaikan kekhawatirannya atas rencana penataan Pelabuhan Batu Ampar yang dinilainya akan berimbas pada biaya bongkar muat. Menurut Siswanto, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penataan Pelabuhan Batu Ampar. ”Harus dipahami, tujuan penataan itu untuk kemajuan bersama,” ujarnya.
Terkait revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan hal itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam skala lebih besar. Terkait adanya keberatan beberapa pelaku usaha logistik di Batam, Erick mengaku telah meminta BP Batam menginventarisir semua permasalahan yang muncul, untuk dicarikan solusinya.
“Jangan sampai operasional pelabuhan dimonopoli segelintir orang.
Kalau pelabuhan itu dikembangkan, kapasitas dan kapabilitasnya pasti meningkat sehingga kapal-kapal besar yang melintasi Selat Malaka bisa melakukan bongkar muat di sana,” katanya, sebelum mengikuti sidang kabinet di Istana Negara, Senin (17/2).
BP Batam menggandeng Pelindo II untuk mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar. Rencananya, pengembangan pelabuhan itumulai dikerjakan Maret 2020. Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas kepelabuhanan, terutama di sisi utara pelabuhan yang berhadapan langsung dengan Singapura. (RO/R-1)
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Program Green Terminal dirancang sebagai skema sertifikasi fasilitas pelabuhan berbasis delapan pilar keberlanjutan.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga peluncuran logo baru yang memvisualisasikan semangat sinergi dalam ekosistem pelabuhan dan rantai pasok nasional.
Akibat produktivitas bongkar muat yang menurun di beberapa jalur pelabuhan, pemilik kapal dan pengguna jasa pelabuhan mengeluh lantaran biaya operasional mereka melonjak.
JICT mengoperasikan dua side loader electric vehicle (EV) dan dua reach stacker EV sebagai upaya memperkuat modernisasi peralatan dan menjawab tantangan kinerja terminal pelabuhan.
Ribuan kapal dan perahu nelayan di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah masih bertahan sandar di sejumlah pelabuhan perikanan dan muara sungai akibat gelombang tinggi dan badai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved