Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat masih memetakan dampak penghentian sementara impor berbagai produk dari Tiongkok terkait wabah virus Korona. Pasalnya, hal itu diprediksi akan menyebabkan penurunan pendapatan cukai.
Menurut Kepala Bidang Fasilitas dan Kepabeanan Cukai Kanwil Bea dan Cukai DJBC Jawa Barat Nurtanti Widyasari, pengurangan pendapatan cukai dipastikan terjadi akibat pengurangan impor itu. Apalagi impor Indonesia dari Tiongkok yang terdiri atas berbagai produk sangat besar.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi di Jabar Melambat
Nurtanti menyebut, berdasarkan laporan sementara yang diterimanya, penghentian aktivitas perdagangan itu sudah berdampak terhadap kuantitas barang di Cirebon. Bahkan, menurutnya di daerah tersebut mengakibatkan pengurangan tenaga kerja karena tidak adanya pasokan barang.
"Tentu ada kendala terutama untuk barang-barang yang masuk dari China. Ada pengurangan pasokan, lalu berdampak kepada pengurangan tenaga kerja," katanya di Bandung, Jumat (14/2).
Meski tidak menyebut angka, menurutnya selama ini barang-barang impor di Jawa Barat banyak yang berasal dari Tiongkok. "Pemberian fasilitas fiskal terkait fasilitas KITE impor dari China sepanjang 2019 mencapai US$16,77," katanya.
Dia berharap situasi ini tak memanjang agar tidak mengganggu pasokan barang ekspor dan impor. "Kalau pun mengganggu, kami akan berkoordinasi dengan pusat," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengajak masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat. Meski saat ini belum ditemukan kasus korona di Indonesia, menurut dia harus tetap waspada dengan menjaga kesehatan.
"Hari ini secara resmi virus Korona disebut COVID-19. Kita harus tetap waspada dan jaga kondusivitas," katanya seusai rapat koordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lebih lanjut, Emil memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur lainnya demi maksimalnya pencegahan penyebaran virus Korona.
"Kami terus berkoordinasi untuk menghimpun data yang akurat," katanya. Selain itu, dia mengingatkan warga agar tidak panik karena Indonesia memiliki peralatan yang baik untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
"RSHS memiliki sistem informasi rujukan terintegrasi yang prosedur yang siap untuk menangani berbagai potensi COVID-19," katanya. (BY/A-1)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved