Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat masih memetakan dampak penghentian sementara impor berbagai produk dari Tiongkok terkait wabah virus Korona. Pasalnya, hal itu diprediksi akan menyebabkan penurunan pendapatan cukai.
Menurut Kepala Bidang Fasilitas dan Kepabeanan Cukai Kanwil Bea dan Cukai DJBC Jawa Barat Nurtanti Widyasari, pengurangan pendapatan cukai dipastikan terjadi akibat pengurangan impor itu. Apalagi impor Indonesia dari Tiongkok yang terdiri atas berbagai produk sangat besar.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi di Jabar Melambat
Nurtanti menyebut, berdasarkan laporan sementara yang diterimanya, penghentian aktivitas perdagangan itu sudah berdampak terhadap kuantitas barang di Cirebon. Bahkan, menurutnya di daerah tersebut mengakibatkan pengurangan tenaga kerja karena tidak adanya pasokan barang.
"Tentu ada kendala terutama untuk barang-barang yang masuk dari China. Ada pengurangan pasokan, lalu berdampak kepada pengurangan tenaga kerja," katanya di Bandung, Jumat (14/2).
Meski tidak menyebut angka, menurutnya selama ini barang-barang impor di Jawa Barat banyak yang berasal dari Tiongkok. "Pemberian fasilitas fiskal terkait fasilitas KITE impor dari China sepanjang 2019 mencapai US$16,77," katanya.
Dia berharap situasi ini tak memanjang agar tidak mengganggu pasokan barang ekspor dan impor. "Kalau pun mengganggu, kami akan berkoordinasi dengan pusat," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengajak masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat. Meski saat ini belum ditemukan kasus korona di Indonesia, menurut dia harus tetap waspada dengan menjaga kesehatan.
"Hari ini secara resmi virus Korona disebut COVID-19. Kita harus tetap waspada dan jaga kondusivitas," katanya seusai rapat koordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lebih lanjut, Emil memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan unsur lainnya demi maksimalnya pencegahan penyebaran virus Korona.
"Kami terus berkoordinasi untuk menghimpun data yang akurat," katanya. Selain itu, dia mengingatkan warga agar tidak panik karena Indonesia memiliki peralatan yang baik untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
"RSHS memiliki sistem informasi rujukan terintegrasi yang prosedur yang siap untuk menangani berbagai potensi COVID-19," katanya. (BY/A-1)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved